FHC, KUPANG – Sebanyak 22 tim bola voli ambil bagian dalam Turnamen Bola Voli SMSI CUP I 2026 yang digelar di GOR Bahtera Nuh Artha Wacana, Universitas Kristen Artha Wacana (UNKRIS) Kupang.

Turnamen yang diselenggarakan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) NTT, Dr. Alfonsus Theodorus, S.T., M.T.

Bagi Alfonsus, kehadiran puluhan tim dalam sebuah kompetisi bukan semata-mata tentang perebutan gelar juara. Lebih dari itu, kompetisi menjadi ruang untuk mengasah kemampuan atlet, membangun mental bertanding, sekaligus menemukan talenta-talenta muda yang dapat dipersiapkan menuju jenjang prestasi yang lebih tinggi.

“Sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum PBVSI NTT bahwa terdapat 37 turnamen untuk tahun ini. Saya pikir ini awal yang baik,” ujar Alfonsus dalam sambutannya.

Ia menilai semakin banyak kompetisi yang digelar, semakin besar pula kesempatan bagi atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding.

Penulis : Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia ; mantan Tim Perumus UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Kehakiman, UU MA, UU MK, UU KY, UU Pertahanan Negara, UU Pemerintahan Daerah, UU KPK ; mantan Komisi Politik & Hukum DPR-RI ; pernah menjadi Pembicara Lemhannas RI, Dosen Tamu Sespimti & Sespimmen POLRI, Sesko TNI AL, Sesko TNI AU, PPPJ Badiklat Kejaksaan RI)

FHC, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengusung dan menghadirkan narasi Polri Bersama Masyarakat menjadi sebuah Tema Utama dan Tema Besar dalam Upacara (Acara) Persidangan Komisi III DPR-RI. Tema strategis tersebut pada dasarnya dan sejatinya merupakan Tema Pengabdian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta keseluruhan Jajaran Polri. Intinya dan utamanya adalah dalam konteks dan dalam kerangka penyelenggaraan Tugas, Fungsi, Tanggungjawab, dan Kewenangan institusi Polri beserta Jajaran.

FHC, KUPANG – Laporan Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Falen Kebo terhadap wartawan NTTHits.Com dinilai prematur, akibat salah tafsir terhadap penilaian dan rekomendasi Dewan Pers atas sengketa produk jurnalistik NTTHits.com. Alasannya, karena laporan polisi dilayangkan saat proses delik pers sementara berjalan (dan belum final, red) di Dewan Pers. Oleh karena belum final, maka laporan dan pemeriksaan polisi dinilai dan diduga sebagai bentuk kriminalisasi terhadap wartawan.

Demikian pernyataan resmi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rilis tertulis yang dikeluarkan pada Sabtu (26/09/2026), menanggapi laporan polisi dan panggilan pemeriksaan terhadap wartawan dan Pemred NTTHits.Com (Yohanes Seo dan Jude de Lorenso Taolin).

“Pengadu seolah membaca penilaian dan rekomendasi Dewan Pers dalam surat pertama dan kedua sebagai perintah final Dewan Pers untuk proses pidana wartawan. Padahal, alur penyelesaian sengketa persnya masih sementara berjalan, dan masih ada beberapa tahapan lain yang harus dilewati seperti laporan lanjutan ke Dewan Pers, mediasi dan ajudikasi untuk mendapatkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi akhir Dewan Pers,” jelas SMSI NTT.

FHC, FLORES TIMUR – Bagi sebagian masyarakat, menyalakan lampu di rumah adalah rutinitas sederhana yang dilakukan tanpa banyak berpikir. Namun bagi Martha Letek, Piter Moling Pati, dan Yohana Jawa, cahaya yang kini menerangi rumah mereka memiliki cerita yang berbeda.

Ketiga keluarga di Kelurahan Sarotari Tengah, Kabupaten Flores Timur, itu sebelumnya belum memiliki sambungan listrik mandiri. Melalui program Light Up The Dream atau LUTD, PLN ULP Larantuka menghadirkan sambungan listrik bagi mereka pada Rabu (23/9/2026).

Program tersebut menjadi bagian dari aksi sosial PLN menjelang Hari Kesaktian Pancasila.

Bagi tiga keluarga tersebut, kehadiran listrik bukan hanya soal rumah menjadi terang setelah matahari terbenam. Akses energi membuka kemungkinan baru dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, menjalankan pekerjaan rumah tangga, beristirahat, hingga mendukung aktivitas keluarga.

Ketika Listrik Masuk ke Rumah

FHC, LABUAN BAJO – Pengembangan komoditas porang di Kabupaten Manggarai Barat tidak lagi hanya diarahkan pada peningkatan produksi di tingkat petani. PT PLN (Persero) UP3 Flores Bagian Barat bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mulai memperkuat rantai agribisnis porang dari sektor hulu hingga pengolahan pascapanen melalui Program Pesta Porang 2.0.

Program yang merupakan singkatan dari Program Elektrifikasi Strategis Tanaman Porang tersebut menempatkan dukungan kelistrikan sebagai salah satu bagian penting dalam pengembangan industri porang lokal.

PLN menyediakan dukungan energi listrik untuk berbagai kebutuhan pengolahan, mulai dari perajangan, pengeringan dengan oven, hingga penyimpanan hasil panen. Langkah ini diharapkan dapat membantu petani dan pelaku usaha meningkatkan efisiensi produksi sekaligus membuka peluang pengembangan produk turunan porang.

Manager PLN UP3 Flores Bagian Barat, Yudistira Adi Guna, mengatakan Pesta Porang 2.0 dibangun dengan pendekatan kolaboratif karena pengembangan komoditas pertanian membutuhkan dukungan lintas sektor.

Temuan tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Namun, berdasarkan perkembangan terakhir yang diterima Inspektorat, penyelesaian baru menyentuh sebagian kecil temuan pada 2023.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kupang, Lily Nenobais, mengatakan pihaknya masih memberikan kesempatan kepada Pemerintah Desa Oebelo untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan.

Dalam pertemuan pada 15 September 2026, Lily memberikan waktu tambahan selama satu minggu kepada kepala desa untuk menunjukkan perkembangan penyelesaian temuan.

“Dalam pertemuan kemarin saya memberikan waktu satu minggu. Jadi, kita lihat dalam satu minggu ini apakah sudah bisa diselesaikan,” ujar Lily.

Temuan Tidak Muncul Tanpa Dasar

Lily menjelaskan, temuan hasil pemeriksaan bukan sekadar persoalan teknis administrasi. Catatan tersebut muncul karena terdapat penggunaan keuangan desa yang belum didukung dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Kupang, Jupiter Nau yang akrab disapa Joppy Nau, membenarkan adanya catatan pemeriksaan terhadap Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah.

Ia menyebut, temuan di desa tersebut tidak berdiri pada satu jenis kegiatan saja. Pemeriksaan mencatat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan belanja desa, kewajiban pajak, pembangunan infrastruktur hingga pelaporan sistem pembayaran gaji.

“Mengenai temuan permasalahan dana desa di Desa Oebelo benar adanya. Untuk Desa Oebelo, temuan ada pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Permasalahannya mencakup belanja desa, mulai dari pajak, pembangunan infrastruktur desa, dan pelaporan sistem pembayaran gaji,” ungkap Joppy saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (15/9/2026).

Persoalan Oebelo tersebut muncul di tengah persoalan yang lebih luas. Inspektorat Kabupaten Kupang mencatat masih ada 130 desa dari 160 desa yang diperiksa belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

CIMAHI, SNC – BPJS Kesehatan mendorong perubahan pendekatan dalam pelayanan penyakit jantung pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perubahan tersebut dilakukan melalui penerapan konsep Value-Based Health Care (VBHC) yang menempatkan hasil kesehatan pasien dan total biaya pelayanan sepanjang siklus perawatan sebagai ukuran utama nilai layanan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi diperlukan di tengah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan, terutama pembiayaan yang terjadi di rumah sakit.

Menurut dia, keberlanjutan Program JKN tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan membiayai layanan kesehatan. Sistem pembiayaan juga harus mampu menghasilkan perbaikan kondisi kesehatan peserta secara optimal.

“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” ujar Pujo, Rabu (16/9/2026).

JAKARTA, SNC – Sejumlah aset hasil penanganan perkara tindak pidana korupsi diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Aset dengan total nilai Rp763.198.000 tersebut diserahkan melalui mekanisme penetapan status penggunaan di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan aset yang kini berada dalam pengelolaan kementerian akan dimanfaatkan untuk kebutuhan kedinasan dan mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Dalu, pemanfaatan aset tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Tanah dan bangunan, misalnya, dapat digunakan untuk fasilitas kedinasan maupun kebutuhan operasional lainnya.

“Penyerahan aset ini menjadi sesuatu yang kita butuhkan untuk mendukung layanan kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya langsung maupun yang tidak langsung,” ujarnya.

FHC, KUPANG – Indonesia mendorong negara-negara anggota BRICS memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan untuk menghadapi ketidakpastian, tensi geopolitik, serta fragmentasi ekonomi global.

Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam 2nd BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (BRICS FMCBG) yang berlangsung pada 9–10 September 2026 di Mumbai, India.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili Destry Damayanti bersama Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung. Forum dihadiri para pimpinan bank sentral dan kementerian keuangan negara anggota BRICS yang terdiri atas Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran.

Destry menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan di tengah perubahan lingkungan ekonomi global.

Menurut dia, tantangan berupa tensi geopolitik dan fragmentasi ekonomi membutuhkan penguatan kerja sama antarnegara.