FHC, KUPANG – Indonesia mendorong negara-negara anggota BRICS memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan untuk menghadapi ketidakpastian, tensi geopolitik, serta fragmentasi ekonomi global.

Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam 2nd BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (BRICS FMCBG) yang berlangsung pada 9–10 September 2026 di Mumbai, India.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili Destry Damayanti bersama Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung. Forum dihadiri para pimpinan bank sentral dan kementerian keuangan negara anggota BRICS yang terdiri atas Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran.

Destry menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan di tengah perubahan lingkungan ekonomi global.

Menurut dia, tantangan berupa tensi geopolitik dan fragmentasi ekonomi membutuhkan penguatan kerja sama antarnegara.

KUPANG, SNC – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana (FEB Undana) menyiapkan integrasi pembelajaran kewirausahaan dengan Program Inkubasi Kewirausahaan Beta BI NTT yang dikembangkan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (BI NTT).

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Undana dan BI NTT di Ruang Lasiana, Lantai 2 Kantor Perwakilan BI NTT, Kupang, Senin (7/9/2026).

Program tersebut diarahkan untuk menghubungkan pembelajaran di ruang kelas dengan praktik bisnis mahasiswa.

Melalui skema tersebut, mahasiswa yang memiliki proyek bisnis potensial akan mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya, termasuk diarahkan memperoleh akses pendanaan dan mengoperasikan bisnis sebelum maupun setelah lulus.

Dekan FEB Undana Dr. Rolland E Fanggidae, S.Si., M.M., mengatakan integrasi program Beta BI NTT dengan pembelajaran kewirausahaan merupakan upaya agar pengetahuan mahasiswa dapat diterapkan secara langsung dalam dunia usaha.

JAKARTA, SNC – Uang primer Indonesia masih tumbuh kuat pada Agustus 2026. Bank Indonesia mencatat M0 Adjusted tumbuh 16,3 persen secara tahunan (yoy) dengan nilai mencapai Rp2.281,5 triliun.

Pertumbuhan tersebut melanjutkan tren positif pada bulan sebelumnya. Pada Juli 2026, M0 Adjusted tumbuh lebih tinggi, yakni 17,1 persen yoy.

Meski pertumbuhannya sedikit melambat secara tahunan, perkembangan Agustus tetap menunjukkan bahwa likuiditas primer dalam sistem moneter berada pada level yang kuat.

M0 Adjusted pada dasarnya mencerminkan perkembangan uang primer dengan memperhitungkan dampak pemberian insentif likuiditas melalui pengendalian moneter yang telah disesuaikan.

Pada Agustus, pertumbuhan tersebut terutama berasal dari peningkatan giro bank umum di Bank Indonesia Adjusted sebesar 19,0 persen yoy serta uang kartal yang diedarkan sebesar 12,9 persen yoy.

Pertumbuhan giro bank umum yang lebih tinggi dibandingkan uang kartal menjadi salah satu hal penting dalam membaca perkembangan M0 Agustus.

JAKARTA, SNC – Persoalan intermediasi perbankan Indonesia tidak lagi hanya berkaitan dengan seberapa besar likuiditas yang tersedia. Tantangan yang lebih penting adalah memastikan likuiditas tersebut benar-benar tersalurkan menjadi pembiayaan yang menggerakkan dunia usaha.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menilai penguatan sisi permintaan menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat penyaluran kredit, terutama kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas.

Pandangan tersebut disampaikan Destry dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk *“Berlayar di Tengah Gelombang Global, Menjaga Daya Tahan Ekonomi Nasional”* di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Dalam diskusi bertema “Ujian Intermediasi Perbankan dan Likuiditas” itu, Destry menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah memperkuat dukungan dari sisi kebijakan melalui penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Mulai September 2026, insentif KLM dinaikkan dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen.

KUPANG, SNC – Menjadi investor tidak cukup hanya dengan memiliki uang dan akses ke platform investasi. Kemampuan memahami risiko, menentukan tujuan keuangan, serta membedakan investasi legal dan ilegal menjadi fondasi yang tidak kalah penting.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) Series 5 Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (3/9/2026).

Mengusung tema “Money Wise, Future Rise”, kegiatan ini secara khusus menyasar penguatan literasi keuangan generasi muda. Sejumlah peserta berasal dari kalangan mahasiswa dan perwakilan perguruan tinggi di Kota Kupang, bersama unsur Bank Indonesia, OJK, DJPb, perbankan, serta akademisi.

Tema tersebut merefleksikan tantangan yang dihadapi anak muda di tengah semakin mudahnya akses terhadap layanan keuangan digital. Ketika transaksi, pembayaran, pinjaman, hingga investasi dapat dilakukan melalui perangkat digital, kemampuan mengambil keputusan keuangan menjadi semakin penting.

JAKARTA, SNC – Kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan perbaikan pada Juli 2026. Setelah mengalami defisit sebesar 0,45 miliar dolar AS pada Juni, neraca perdagangan nasional kembali mencatat surplus sebesar 0,12 miliar dolar AS pada Juli 2026.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perbaikan tersebut ditopang oleh kombinasi peningkatan surplus perdagangan nonmigas dan penurunan defisit perdagangan migas.

Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia selama Januari-Juli 2026 telah mencatat surplus sebesar 3,70 miliar dolar AS.

Bank Indonesia menilai capaian tersebut sebagai perkembangan positif bagi ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Surplus perdagangan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan Indonesia menghadapi dinamika ekonomi global.

Salah satu faktor utama yang menopang perbaikan kinerja perdagangan adalah sektor nonmigas. Pada Juli 2026, neraca perdagangan nonmigas mencatat surplus sebesar 3,10 miliar dolar AS.

FHC, Stabilitas perekonomian nasional dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga sepanjang triwulan II 2026 meski tekanan global meningkat akibat eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi, hingga volatilitas pasar keuangan internasional. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan koordinasi kebijakan terus diperkuat guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Kesimpulan tersebut mengemuka dalam hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang disampaikan di Jakarta, Senin (3/8/2026), sebagai tindak lanjut Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026 yang berlangsung pada 28 Juli 2026. KSSK menilai kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan masih berada dalam kondisi yang sehat meskipun risiko eksternal terus meningkat.

Menurut KSSK, ketidakpastian global dipicu oleh konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada gangguan pasokan energi, kenaikan harga minyak dunia, serta meningkatnya risiko terhadap perdagangan internasional dan rantai pasok global. Situasi tersebut turut mendorong penguatan dolar Amerika Serikat, meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS, serta kembali menguatnya fenomena *flight to safety* di pasar keuangan global.

KUPANG, SNC – Upaya mempercepat transformasi digital di Nusa Tenggara Timur tidak hanya menyasar sektor perdagangan dan UMKM, tetapi juga mulai merambah layanan publik. Momentum tersebut ditandai dengan peluncuran QRIS Parkir Kota Kupang dalam rangkaian Kupang Digital Fest 2026 yang berlangsung pada 10–11 Juli 2026 di Halaman Kantor Gubernur NTT.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT dan Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perhubungan Kota Kupang.

Peluncuran QRIS Parkir menjadi langkah strategis dalam memperluas penggunaan pembayaran digital sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan layanan parkir di wilayah perkotaan.

Kepala daerah dan pemangku kepentingan yang hadir menilai bahwa digitalisasi layanan publik merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat.

KUPANG, SNC – Kesejahteraan petani dan nelayan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan perbaikan pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTT mencapai 100,02 atau naik 0,15 persen dibandingkan Mei 2026 yang berada pada level 99,86.

Kenaikan tersebut menjadi sinyal positif bagi sektor pertanian daerah karena menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan pengeluaran yang harus mereka tanggung untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi rumah tangga.

Secara umum, NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Apabila nilai NTP berada di atas angka 100, maka pendapatan petani relatif lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Sebaliknya, NTP di bawah 100 mengindikasikan daya beli petani masih tertekan.

Berdasarkan data BPS, peningkatan NTP NTT pada Juni 2026 dipengaruhi oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,28 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang hanya tumbuh 0,13 persen.

KUPANG, SNC – Tekanan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi terus membayangi perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan tahun 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) di provinsi kepulauan tersebut mencapai 3,56 persen pada Juni 2026 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,34.

Angka tersebut menunjukkan bahwa harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kota Kupang menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di NTT, yakni mencapai 4,02 persen dengan IHK sebesar 110,88. Sementara Kabupaten Timor Tengah Selatan mencatat inflasi terendah sebesar 2,80 persen dengan IHK 111,79.

Data BPS memperlihatkan bahwa inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami peningkatan sebesar 4,17 persen secara tahunan.

Kelompok ini menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Fluktuasi harga komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, serta produk konsumsi lainnya menjadi faktor yang memengaruhi perkembangan inflasi di daerah.