FHC, KUPANG – Laporan Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Falen Kebo terhadap wartawan NTTHits.Com dinilai prematur, akibat salah tafsir terhadap penilaian dan rekomendasi Dewan Pers atas sengketa produk jurnalistik NTTHits.com. Alasannya, karena laporan polisi dilayangkan saat proses delik pers sementara berjalan (dan belum final, red) di Dewan Pers. Oleh karena belum final, maka laporan dan pemeriksaan polisi dinilai dan diduga sebagai bentuk kriminalisasi terhadap wartawan.

Demikian pernyataan resmi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rilis tertulis yang dikeluarkan pada Sabtu (26/09/2026), menanggapi laporan polisi dan panggilan pemeriksaan terhadap wartawan dan Pemred NTTHits.Com (Yohanes Seo dan Jude de Lorenso Taolin).

“Pengadu seolah membaca penilaian dan rekomendasi Dewan Pers dalam surat pertama dan kedua sebagai perintah final Dewan Pers untuk proses pidana wartawan. Padahal, alur penyelesaian sengketa persnya masih sementara berjalan, dan masih ada beberapa tahapan lain yang harus dilewati seperti laporan lanjutan ke Dewan Pers, mediasi dan ajudikasi untuk mendapatkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi akhir Dewan Pers,” jelas SMSI NTT.

JAKARTA, SNC – Sejumlah aset hasil penanganan perkara tindak pidana korupsi diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Aset dengan total nilai Rp763.198.000 tersebut diserahkan melalui mekanisme penetapan status penggunaan di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan aset yang kini berada dalam pengelolaan kementerian akan dimanfaatkan untuk kebutuhan kedinasan dan mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Dalu, pemanfaatan aset tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Tanah dan bangunan, misalnya, dapat digunakan untuk fasilitas kedinasan maupun kebutuhan operasional lainnya.

“Penyerahan aset ini menjadi sesuatu yang kita butuhkan untuk mendukung layanan kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya langsung maupun yang tidak langsung,” ujarnya.

SUMBA TENGAH, SNC – Perlindungan anak tidak dapat menunggu sampai sebuah kasus kekerasan terjadi dan masuk ke proses hukum. Pencegahan harus dimulai jauh lebih awal, ketika masyarakat mampu mengenali tanda-tanda kekerasan dan mengetahui kepada siapa persoalan harus dilaporkan.

Gagasan membangun sistem perlindungan sejak dari tingkat komunitas inilah yang menjadi salah satu fokus kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana di Desa Umbu Mamijuk, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah.

Melalui kegiatan edukasi hukum dan pengasuhan positif yang digelar pada 10 Agustus 2026, masyarakat diajak membangun peran bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Kegiatan tersebut mengusung tema Penguatan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Melalui Edukasi Hukum, Pengasuhan Positif, dan Sinergi Kelembagaan.

Tim PKM FH Undana diketuai Mario Josef Monteiro, S.H., M.H., dan dalam pelaksanaan kegiatan diwakili oleh Ivan Ndun, S.H., M.Hum.

KUPANG, SNC – Seorang siswa Sekolah Rakyat asal Amfoang, Kabupaten Kupang, dilaporkan belum kembali setelah meninggalkan lingkungan sekolah. Pihak sekolah bersama aparat setempat saat ini masih melakukan pencarian dan mengajak masyarakat untuk turut membantu memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan siswa tersebut.

Siswa yang dicari diketahui bernama Fiktor Naijo, yang saat ini duduk di bangku SMP kelas I di Sekolah Rakyat.

Berdasarkan informasi yang beredar, Fiktor diduga meninggalkan lingkungan sekolah dan hingga kini belum kembali. Upaya pencarian telah dilakukan oleh guru, petugas keamanan (sekuriti), serta dibantu aparat dusun dan ketua RT di wilayah Desa Oelnasi.

Informasi sementara menyebutkan bahwa Fiktor diduga masih berada di sekitar wilayah Noelbaki. Sejumlah warga mengaku sempat melihat anak tersebut di kawasan Cabang Tilong, sehingga pencarian difokuskan di sekitar lokasi tersebut.

SNC, Jejaring Komunitas Tolak Geothermal Flores-Lembata melayangkan surat terbuka kepada sejumlah perguruan tinggi, pemerintah, PT PLN (Persero), perusahaan pengembang, serta para pemimpin gereja dan tokoh agama terkait pengembangan proyek geothermal di wilayah Flores dan Lembata.

Surat yang dirilis pada 18 Juli 2026 tersebut memuat kritik keras terhadap pendekatan penyelesaian konflik yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak.

Dalam surat itu, warga menyampaikan bahwa berbagai wilayah di Flores dan Lembata telah mengalami tekanan sosial dan lingkungan akibat proyek panas bumi yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Komunitas warga menyebut sejumlah lokasi seperti Mataloko, Sokoria, Ulumbu, Poco Leok, Wae Sano, Atadei, Lesugolo, Kombandaru, Oka Ile Ange, dan Nagekeo sebagai wilayah yang menghadapi ancaman terhadap ruang hidup dan tanah adat.

FLOTIM, SNC – Perang tanding yang kembali pecah antara warga Desa Narasaosina dan Desa Waiburak di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, pada Sabtu (18/7/2026) menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk mencari pola penyelesaian konflik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Konflik yang dipicu sengketa tanah tersebut menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya mengalami luka berat. Insiden itu memperpanjang daftar konflik serupa yang selama bertahun-tahun berulang di wilayah Adonara.

Fenomena perang tanding akibat persoalan batas dan kepemilikan tanah bukanlah peristiwa baru. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik serupa kerap muncul dan menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material.

Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat Indonesia (LKA RI), dr. Bernadina Novindra Surat Lewowerang, S.Ked, menilai bahwa pola penyelesaian konflik yang selama ini ditempuh belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

NAGAN RAYA, SNC – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nagan Raya mengamankan sekitar 2.000 liter bahan bakar minyak (BBM) yang diduga merupakan Bio Solar bersubsidi dalam sebuah operasi penegakan hukum di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Temuan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam mengawasi distribusi energi bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan di luar ketentuan yang berlaku.

Operasi yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, AKP Muhammad Rizal, berlangsung pada Jumat (3/7/2026) dini hari setelah petugas menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan pemindahan atau penimbunan BBM bersubsidi.

Informasi awal diterima Unit Opsnal Satreskrim sekitar pukul 00.05 WIB. Berdasarkan laporan tersebut, petugas segera melakukan penyelidikan lapangan dan bergerak menuju Desa Gunong Nagan, Kecamatan Beutong, yang disebut sebagai lokasi aktivitas penurunan BBM jenis Bio Solar.

JAKARTA, SNC – Pengunduran diri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi momentum penting bagi Kejaksaan Agung untuk menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan berdasarkan sistem kelembagaan, bukan bergantung pada figur individu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, memastikan bahwa seluruh perkara yang saat ini ditangani Jampidsus tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan.

“Seluruh tugas, fungsi, dan penanganan perkara tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Anang.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Jaksa Agung menerima surat pengunduran diri Febrie Adriansyah pada Sabtu (11/7/2026) dini hari.

Pengunduran diri itu terjadi di tengah proses hukum yang sedang ditangani penyidik Kortas Tipidkor Polri terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang mencakup sejumlah sektor strategis nasional.

FHC, Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap perlindungan profesi pelayanan publik, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) berpeluang mencatat sejarah baru di Nusa Tenggara Timur. Ketua DPRD TTU, Kristoforus Efi, ST, menggagas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik dengan menggandeng Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat Indonesia (LKA.RI).

Gagasan tersebut muncul di tengah refleksi publik atas meninggalnya almarhumah dr. Icha Pakaenoni, sebuah peristiwa yang memicu diskusi luas mengenai keamanan, kenyamanan, dan perlindungan profesi tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Bagi Kristo Efi, peristiwa yang menyita perhatian masyarakat itu tidak boleh berhenti pada rasa duka semata. Menurutnya, tragedi harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan rasa aman kepada mereka yang mengabdikan diri di sektor kesehatan dan pendidikan.

Kefamenanu, SNC – Kabar duka telah menyelimuti dunia kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Dokter Icha, yang selama ini diketahui bertugas sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Leona Kefamenanu, dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (26/6/2026).

Dilansir dari Buletinntt.com, Informasi mengenai wafatnya dokter muda tersebut telah disampaikan langsung oleh pihak keluarga. Ibunda almarhumah mengonfirmasi bahwa putrinya telah berpulang, sehingga kabar tersebut dengan cepat menyita perhatian masyarakat.

Nama Dokter Icha sebelumnya telah menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan adanya tindakan intimidasi yang dialaminya ketika sedang menjalankan tugas pelayanan medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Leona. Dugaan tersebut menyeret tiga anggota DPRD Kabupaten TTU dan memicu berbagai tanggapan dari masyarakat maupun sejumlah organisasi.

Usai peristiwa itu, kondisi psikologis almarhumah dikabarkan terus menurun hingga akhirnya menjalani pemeriksaan di rumah sakit jiwa di Kota Kupang.