Kedua, Swasembada Pangan.
Pemerintah menargetkan penghentian impor beras dan pangan pokok melalui penataan distribusi, pengawasan pasar, serta pengamanan stok beras nasional. Stabilitas harga menjadi domain kepentingan nasional, bukan semata permainan pasar.
Ketiga, Swasembada Energi.
Presiden Prabowo mendorong restrukturisasi konsumsi energi primer nasional menuju gas alam. Kasus kualitas Pertalite akan diselidiki sampai tuntas.
Semua ini, kata Suhawi, adalah konsekuensi dari logika hukum administrasi negara: tata kelola adalah fondasi legitimasi kebijakan.
Karena itu, 98 RN menempatkan #WargaPeduliWarga sebagai platform sosial yang relevan dengan koridor kebijakan nasional. Aksi sosial ini bukan charity; ia adalah social support yang kompatibel dengan desain negara.
Di Medan, Koordinator Lapangan Gerakan #WargaPeduliWarga Herianto menggarisbawahi bahwa masyarakat sipil harus mampu menjadi kekuatan pendamping sekaligus pengimbang terhadap kebijakan. “Kemandirian ekonomi bukan jargon, itu hak rakyat. Negara harus menjamin. Gerakan warga menguatkan,” tegasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
