Tata Cara Pelantikan Serentak yang Bersejarah
Pelantikan serentak pada hari ini menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia, mengingat ini adalah kali pertama dilakukan dalam format seperti ini di Istana Negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025, pelantikan kepala daerah kali ini mengikuti prosedur baru yang mengatur pelantikan serentak, termasuk pemberian ucapan selamat langsung oleh Presiden sebagai bentuk apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Kerja Keras di Balik Acara Monumental
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan bahwa persiapan untuk acara ini dilakukan dengan penuh perhatian dan detail. “Kami bekerja selama berhari-hari dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan semua berjalan lancar. Mulai dari perencanaan teknis, pembangunan tenda, hingga pengecekan gladi bersih, semua dilakukan agar pelantikan serentak ini menjadi peristiwa yang sangat bersejarah,” jelas Yusuf.
Momen yang berlangsung penuh haru dan khidmat ini menandai babak baru bagi Indonesia. Bagi para kepala daerah yang dilantik, ini adalah awal dari perjalanan besar mereka dalam membangun dan membawa perubahan positif bagi masyarakat.
Semangat kebersamaan antara pemerintah pusat dan daerah kini semakin kuat, dan setiap kepala daerah yang terpilih menyadari betul bahwa amanah besar yang diemban harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Dengan Presiden Prabowo yang turut memberikan perhatian penuh dan secara langsung memberikan ucapan selamat, pelantikan serentak ini tak hanya menjadi momentum politik, tetapi juga mempererat tali persatuan dalam menjalankan misi pemerintahan demi kemajuan bangsa Indonesia.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
