Tak ada pariwisata kelas dunia yang berdiri di atas tanah bermasalah. Tak ada investasi beradab yang tumbuh dari pengusiran halus terhadap pemilik sah. Dan tak ada “surga wisata” yang kokoh jika pintu masuknya dijaga oleh ketidakadilan.
Pengadilan kini memegang peran krusial. Setiap putusan yang diawali frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bukan sekadar ritual hukum, melainkan sumpah moral. Di tangan hakim, perkara tanah bukan sekadar sengketa perdata, melainkan penentuan arah: apakah negara berdiri bersama keadilan, atau menyerah pada legalitas semu.
Opini ini tidak dimaksudkan untuk menghambat pembangunan. Justru sebaliknya. Pembangunan hanya akan bermakna jika berdiri di atas kepastian hukum yang bersih. Membersihkan mafia tanah bukan ancaman bagi investasi, melainkan prasyaratnya.
Labuan Bajo layak menjadi surga pariwisata. Tapi surga, dalam pengertian apa pun, tak pernah dibangun di atas hak orang lain yang dirampas diam-diam.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
