Menurutnya, transformasi digital merupakan perubahan menyeluruh yang mencakup cara berpikir, pola kerja, hingga model pelayanan publik yang lebih cepat dan responsif.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi soal bagaimana organisasi publik beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan, big data, dan teknologi digital kini telah menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan publik di banyak negara.
Karena itu, institusi pendidikan tinggi harus mulai menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman agar para mahasiswa tidak tertinggal dalam menghadapi perubahan tersebut.
Menurut Prof. Khairul, lulusan administrasi publik dan ilmu pemerintahan masa depan tidak cukup hanya memahami teori birokrasi klasik. Mereka juga harus memiliki kemampuan membaca data, memahami sistem digital, serta mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam kesempatan yang sama, akademisi senior Undana, David B. W. Pandie, menyoroti hubungan antara teknologi dan kualitas demokrasi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
