Ketika lebih dari 15.000 siswa Sekolah Rakyat telah belajar dengan dukungan teknologi digital, pesan yang ingin disampaikan negara menjadi jelas: anak miskin tidak boleh hanya diberi akses minimum, tetapi juga kualitas. Di titik ini, Sekolah Rakyat bukan sekolah kelas dua, melainkan alat mobilitas sosial.
Kisah-kisah sukses yang dipaparkan dalam peluncuran—hingga membuat Presiden menitikkan air mata—bukan sekadar narasi emosional. Ia adalah bukti bahwa potensi anak-anak miskin selama ini terpendam oleh sistem yang tidak adil. Begitu peluang dibuka, prestasi mengikuti.
Namun, kebijakan ini tidak tanpa tantangan. Ada dua risiko besar yang perlu diantisipasi pemerintah.
Pertama, keberlanjutan anggaran dan kualitas. Target pengembangan hingga 500 Sekolah Rakyat pada 2029 menuntut konsistensi fiskal, tata kelola yang transparan, serta pengawasan mutu yang ketat. Tanpa itu, Sekolah Rakyat berisiko berubah menjadi proyek populis jangka pendek.
Kedua, stigmatisasi peserta didik. Jika tidak dikelola dengan pendekatan pedagogis dan sosial yang tepat, Sekolah Rakyat bisa melekatkan label “sekolah orang miskin” yang justru melemahkan rasa percaya diri siswa. Negara harus memastikan bahwa identitas Sekolah Rakyat adalah sekolah harapan, bukan sekolah keterbatasan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
