Pernyataan Wamen Ossy mengenai peran ATR/BPN dalam penyediaan lahan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar urusan Kementerian Pendidikan. Ia adalah agenda lintas sektor—pendidikan, pertanahan, sosial, kesehatan, dan ekonomi.
Di sinilah ujian terbesar kebijakan ini: apakah negara mampu bekerja secara terkoordinasi, atau kembali terjebak dalam ego sektoral. Tanpa sinergi nyata, Sekolah Rakyat akan kesulitan berkembang dari program rintisan menjadi sistem nasional.
Pada akhirnya, Sekolah Rakyat adalah cermin tentang bagaimana negara memandang warganya yang paling lemah. Ia menguji konsistensi pemerintah dalam menjadikan pendidikan sebagai hak, bukan belas kasihan; sebagai investasi bangsa, bukan sekadar angka partisipasi sekolah.
Jika dikelola dengan serius, Sekolah Rakyat dapat menjadi tonggak penting reformasi kebijakan pendidikan nasional—bukan hanya mencetak lulusan, tetapi memulihkan keadilan sosial. Sebab, di sanalah masa depan Indonesia diuji: pada sejauh mana negara bersedia berdiri di sisi mereka yang selama ini tertinggal.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
