“Dari sisi kapasitas pendidikan, kapabilitas, kemampuan dan integritas keduanya sudah mumpuni. Keduanya sudah lama berjuang untuk masyarakat Papua dan orang-orang yang memiliki kepedulian sosial,” ucapnya.
Lanjut HYU menjelaskan, saat ini kebijakan politik negara sudah memberikan ruang ruang politik yang sangat luas bagi suku suku orang asli papua. Yang mana mendiami 7 wilayah adat di Tanah Papua dengan menjadikan Tanah Papua menjadi 6 Provinsi.
“Pemekaran Propinsi Papua dipandang baik oleh negara, sebab negara melihat bahwa kalau papua satu provinsi saja berpotensi konflik yang sangat tinggi. Bahkan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan politik di Tanah Papua, serta mengancam keamanan nasional,” jelasnya.
HYU memberikan contoh, saat Yaap Salossa memimpin Provinsi Papua, maka semua anak anak sorong yang mendominasi pemerintahan. Begitu pula Barnabas Suebu menjadi Pemimpin Papua, maka semua anak anak sentani yang mendominasi pemerintahan.
Hal yang sama saat Lukas Enembe memimpin Papua maka semua anak anak gunung yang mendominasi pemerintahan. Demi mengurangi potensi konflik vertikal dan horizontal sesama warga Papua dan masyarakat nusantara, maka pemekaran solusinya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
