“Ini menunjukkan bahwa kepentingan politik jangka pendek masih lebih dominan daripada upaya untuk membangun sistem demokrasi yang berkelanjutan,” ujar Firman Noor, pengamat politik dari LIPI.
Dengan kembalinya nasib Pilkada 2024 ke tangan MK, publik kini menunggu keputusan yang akan menjadi penentu arah proses demokrasi di Indonesia.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
