“Ini tidak mudah, tetapi harus dilakukan dengan hati. Kalau semua dilihat sebagai proyek, maka pasti tidak akan berjalan efektif. Jadi sekali lagi, ini adalah soal komitmen dan hati,” tegas Brigjen TNI (Purn) ini, menambahkan bahwa banyak hal besar bisa diwujudkan apabila dilakukan dengan tulus.
SPK mengakui bahwa pemerintah melalui Dinas Sosial selama ini telah memberikan pelatihan keterampilan bagi kaum difabel di NTT. Namun, ia menilai bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan keterampilan tersebut diterapkan secara optimal di dunia kerja.
Menjamin Kesempatan di Dunia Formal dan Informal
SPK bersama timnya berencana untuk menciptakan lebih banyak ruang bagi penyandang disabilitas di sektor formal, termasuk pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan, perusahaan, dan lembaga swasta. Di sektor informal, SPK juga melihat potensi besar bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam berbagai industri kreatif dan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis.
“Kami akan memastikan bahwa keterampilan yang dimiliki kaum difabel dapat diterapkan di dunia kerja, baik itu formal maupun informal. NTT harus menjadi provinsi inklusif di mana semua warganya, termasuk penyandang disabilitas, bisa ikut membangun daerah ini dengan cara mereka sendiri,” jelas SPK.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
