Laporan tersebut disiarkan melalui televisi pemerintah Iran. Dari total korban tewas, sebanyak 2.427 orang dikategorikan sebagai anggota pasukan keamanan yang oleh otoritas Iran disebut sebagai “martir” dan dinyatakan sebagai korban tidak bersalah.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Akbar Pourjamshidian, menyatakan bahwa 690 korban lainnya merupakan pihak yang disebut pemerintah sebagai “teroris, perusuh, dan penyerang fasilitas militer”. Pernyataan tersebut dikutip kantor berita AFP.

Menurut Pourjamshidian, besarnya jumlah anggota keamanan yang tewas justru menunjukkan sikap menahan diri aparat dalam menghadapi aksi protes. Ia menyebut aparat keamanan telah bertindak dengan tingkat toleransi tinggi selama demonstrasi di Iran berlangsung.

Dalam pernyataannya, Yayasan Veteran dan Martir juga menuding keterlibatan pihak asing dalam eskalasi kekerasan. Lembaga tersebut secara khusus menuding Amerika Serikat telah memberikan dukungan dan persenjataan kepada kelompok yang terlibat dalam aksi kekerasan.

Namun, klaim resmi pemerintah Iran tersebut dibantah oleh organisasi hak asasi manusia. Direktur Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia, Mahmood Amiry-Moghaddam, menyatakan bahwa jumlah korban tewas diperkirakan jauh lebih tinggi dibandingkan data pemerintah.

Menurut Moghaddam, berbagai bukti yang tersedia menunjukkan pola sistematis negara dalam meremehkan jumlah korban kekerasan yang dilakukan aparat. Ia menilai metode pelaporan pemerintah Iran serupa dengan pola penutupan data eksekusi yang selama ini terjadi.

“Jika pendekatan yang sama digunakan dalam kasus ini, jumlah korban tewas bisa mencapai sekitar 25.000 orang,” ujar Moghaddam kepada AFP.

Ia juga menyebut terdapat bukti bahwa aparat keamanan menggunakan peluru tajam terhadap demonstran. Sejumlah kelompok HAM internasional, termasuk Amnesty International, sebelumnya melaporkan bahwa aparat keamanan menembak demonstran dari atap bangunan dan secara sengaja mengarahkan tembakan ke bagian vital, termasuk mata.

Namun belum tersedia data pembanding dari media-media independen yang berada di Iran, karena akses internet di Iran masih dibatasi.

Pemantauan korban juga terkendala pemadaman internet nasional. Lembaga pemantau jaringan Netblocks mencatat pemutusan akses internet telah berlangsung lebih dari 300 jam sejak demonstrasi meluas.

Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama jajaran pemerintah tetap menyatakan keyakinan bahwa demonstrasi tersebut ditunggangi oleh Amerika Serikat dan kekuatan asing lainnya.

Heri Boki, salah satu tokoh pemuda NTT  menyampaikan secara terang dan tanpa basa-basi: Tindakan anarkis ini adalah kejahatan. Pelakunya harus ditangkap. Titik.

Tidak ada pembenaran bagi tindakan vandalisme atas nama tuntutan. Tidak ada alasan yang bisa mencuci kekerasan menjadi aspirasi. Jika seseorang mengatasnamakan rakyat tetapi merusak fasilitas negara, maka dia bukan pembawa aspirasi—dia adalah perusak tatanan. Dan negara tidak boleh tunduk pada aksi semacam ini.

Saya meminta Polisi bertindak cepat, keras, dan tegas: Identifikasi para pelaku; Tangkap tanpa ragu;  dan Proses hukum sampai tuntas. Tidak ada perlindungan, tidak ada kekhususan, tidak ada “ampunan karena alasan massa”.

Baca Juga : Massa Aksi Seroja Dobrak Ruang Kerja Bupati Kupang, Polisi Lakukan Pemeriksaan Awal

Awalnya aksi berlangsung tertib. Para demonstran menyampaikan tuntutan mengenai transparansi proses pencairan bantuan, progres verifikasi, serta pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap percepatan realisasi dana stimulan. Namun situasi berubah tegang ketika massa mengetahui bahwa Bupati Kupang tidak berada di ruang kerjanya, meski papan informasi kantor masih menunjukkan status “Bupati berada di ruangan”.

Menurut informasi yang dihimpun, Yosef Lede sedang mengikuti agenda kunjungan ke Desa Manusak sebelum menghadiri pembukaan persidangan di DPRD Kabupaten Kupang.

Ketegangan Memuncak dan Massa Mendobrak Ruangan

Setibanya di lantai 2 kantor bupati, perwakilan massa menyampaikan aspirasi mereka. Namun kekecewaan meningkat setelah Hendrikus Djawa kembali berorasi dan menyampaikan bahwa bupati tidak sedang berada di tempat. Massa yang sudah menunggu penjelasan langsung kemudian bergerak ke depan ruang kerja bupati.

Baca Juga : PERUMDA Air Minum Kabupaten Kupang Intensifkan Pendataan PSU Perumahan untuk Perkuat Layanan Air Bersih

Karena tidak mendapat respons dari aparat maupun staf, massa kemudian mendobrak paksa pintu ruang kerja hingga kusen pintu mengalami kerusakan fisik. Aparat Satpol PP yang berjaga tidak mampu menahan tekanan massa.