FHC, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengusulkan penerapan konsep *One Land Tenure System* dalam revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Usulan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepastian penguasaan tanah, mengurangi konflik agraria, serta mengatasi berbagai persoalan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini terjadi di berbagai daerah.

Usulan itu disampaikan Ossy Dermawan saat menghadiri Rapat Kerja bersama Badan Legislasi DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sturman Panjaitan, dan dihadiri sejumlah anggota Baleg, Ossy menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan hutan yang terintegrasi dengan sistem pertanahan dan tata ruang nasional.

Menurut Ossy, selama ini masih terdapat perbedaan pendekatan antara Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan. Kedua regulasi tersebut sama-sama mengatur ruang daratan, namun memiliki mekanisme dan perspektif yang berbeda dalam penetapan serta pengelolaannya.

Jakarta, SNC – Tingginya jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal, terutama media sosial, mendorong jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk bergerak lebih cepat dan terkoordinasi dalam merespons setiap laporan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, mengimbau para Pengelola Pengaduan agar memperkuat koordinasi dengan direktorat jenderal (Ditjen) teknis terkait. Hal itu dinilai penting agar jawaban dan kepastian penyelesaian aduan dapat segera disampaikan kepada masyarakat.

“Tentunya kita bekerja harus berkoordinasi dengan teman-teman di Ditjen teknis, di mana memang ketidakpuasan layanan ini terhadap layanan-layanan teknis. Kita harus berikan waktu penyelesaian yang pasti kepada masyarakat,” ujar Shamy dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengaduan Melalui Hotline WhatsApp, Strategi Komunikasi dan Keprotokolan, di Jakarta, Rabu (11/02/2026).

Kabupaten Bandung, SNC – Reformasi layanan pertanahan kembali ditegaskan pemerintah. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menekankan bahwa kecepatan layanan tidak boleh dibayar mahal oleh masyarakat, baik dalam arti biaya maupun risiko administrasi. Pesan tersebut disampaikan saat pengarahan kepada jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bandung, Sabtu (24/01/2026), sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi layanan publik yang efisien, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan warga.

Dalam arahannya, Ossy menegaskan bahwa ekspektasi publik terhadap layanan pertanahan telah berubah secara signifikan. Masyarakat kini semakin kritis dan menuntut proses yang sederhana, transparan, serta memberikan kepastian hukum. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kantah untuk menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam praktik layanan yang nyata.

Jakarta, SNC – Pemerintah memastikan langkah konkret dalam mewujudkan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa kementeriannya telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas kurang lebih 328 ribu hektare, sebagai bentuk jaminan ketersediaan lahan sekaligus kepastian hukum hak atas tanah.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Nusron usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/01/2025). Rapat tersebut membahas percepatan implementasi proyek strategis nasional di Papua Selatan yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan baru Indonesia.

“Kalau tugas saya dalam program swasembada pangan itu penyediaan lahan. Pelepasan kawasan hutan sudah, SK HGU-nya juga sudah kami terbitkan. Dari sekitar 486 ribu hektare, yang sudah kami terbitkan SK HGU dan HGB ada 328 ribu hektare,” ujar Menteri Nusron.

SNC, Di Indonesia, libur panjang kerap identik dengan berhentinya layanan publik. Kantor tutup, proses tertunda, dan warga diminta bersabar menunggu hari kerja. Namun pola lama itu mulai dilawan—setidaknya di sektor pertanahan. Di sejumlah daerah, layanan sertipikat tetap berjalan meski kalender menunjukkan hari libur. Negara, untuk sementara, tampak tidak ikut berlibur.

Kehadiran layanan pertanahan di hari libur, baik melalui pembukaan kantor pada momen Natal dan Tahun Baru maupun lewat skema layanan akhir pekan, disambut positif oleh masyarakat. Bagi warga yang terikat jam kerja atau bergantung pada kepastian hukum atas tanahnya, layanan yang tetap buka adalah jawaban konkret atas persoalan waktu yang selama ini membelenggu.

Namun di balik apresiasi itu, kebijakan “melawan budaya libur” menyimpan pertanyaan mendasar: apakah ini pertanda reformasi pelayanan publik yang matang, atau sekadar respons sesaat atas tekanan ekspektasi publik yang kian tinggi?

Jakarta, SNC – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menorehkan prestasi bersejarah. Tahun 2025 ini, ATR/BPN berhasil meraih Apresiasi BeritaSatu 2025 untuk kategori Inovasi Teknologi dan Layanan Publik. Prestasi ini bukan sekadar penghargaan teknis, di baliknya ada kisah perjuangan para pegawai, pergulatan panjang reformasi birokrasi, serta harapan masyarakat yang selama bertahun-tahun mendambakan pelayanan pertanahan yang cepat, bersih, dan manusiawi.

Sejak pandemi 2020, wajah pelayanan publik berubah drastis. Banyak institusi tersendat, tetapi ATR/BPN justru memacu diri menjadi lembaga yang lebih adaptif. Masyarakat mulai mengenal layanan digital seperti Sertifikat Elektronik, Loket Digital, Peta Bidang Tanah Online, hingga Sentuh Tanahku. Di kota maupun desa, perubahan ini terasa: antrean berkurang, perjalanan jauh tidak lagi diperlukan, dan proses sertifikasi semakin transparan.