Dari hasil pengawasan ini, Bawaslu NTT menemukan sejumlah ketidakpatuhan prosedur yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).

Selama periode tersebut, Bawaslu NTT mendeteksi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih, antara lain:

Pertama, Indikasi Keanggotaan Partai Politik: Beberapa petugas Pantarlih ditemukan terindikasi sebagai anggota partai politik karena tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Diduga kuat mereka merupakan pendukung salah satu bakal calon kepala daerah pada Pemilihan Serentak 2024.

Kedua, Tidak Menunjukkan SK Pantarlih: Pantarlih tidak dapat menunjukkan salinan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan mereka sebagai petugas.

Ketiga, Tidak Menempelkan Stiker Coklit: Beberapa Pantarlih tidak menempelkan stiker tanda bukti Coklit pada setiap Kepala Keluarga (KK).