Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu agar ke depan proses demokrasi di Kabupaten Kupang semakin berkualitas.

Acara yang diadakan di Hotel Neo Eltari, Kupang, ini mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk pimpinan media elektronik, untuk membahas jalannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang.

FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2024, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merancang perbaikan guna meningkatkan kualitas pemilu mendatang.

Ketua KPU, Nichson Manggoa, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini bukan hanya sekadar diskusi, tetapi juga langkah nyata dalam membangun sistem pemilu yang lebih baik.

Evaluasi dan Tantangan Pilkada 2024

Dalam diskusi, beberapa tantangan utama yang dihadapi selama Pilkada 2024 ikut dibahas, di antaranya:

Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam perkara 62/PUU-XXI/2023. MK menilai bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur presidential threshold, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut MK, aturan ini telah menghambat keragaman dan kebebasan dalam proses pencalonan capres dan cawapres.

Penghapusan PT dan Dampaknya pada Pemilu 2029

Keputusan MK ini diharapkan akan membuka peluang bagi lebih banyak partai politik untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi persyaratan persentase kursi di DPR atau suara sah dari pemilu sebelumnya. Ini berarti bahwa, jika jumlah partai politik peserta Pemilu 2029 mencapai 30, maka sebanyak 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat maju.

Titi menegaskan, jika sejak awal para legislator patuh terhadap konstitusi dan menjalankan nilai-nilai demokrasi dengan benar, waktu dan tenaga yang terbuang dalam pembahasan ini bisa dihindari.

“Kita adalah negara demokrasi yang berdaulat di tangan rakyat. Jika teladan konstitusi dijalankan dengan baik, tidak perlu ada dinamika yang menguras energi kita,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, namun diabaikan oleh beberapa pihak.

“Putusan MK bukan sesuatu yang baru dalam praktik ketatanegaraan kita. Namun, ada institusi yang mencoba menginterpretasikan ulang putusan tersebut. Ini adalah pembelajaran hukum yang buruk,” tambah Titi.

Dalam pandangannya, keputusan MK Nomor 60 dan 70 memberikan harapan bagi demokrasi Indonesia, khususnya terkait Pilkada. Titi menyebut putusan ini sebagai “oase di tengah kemarau demokrasi” yang menyegarkan praktik demokrasi di Indonesia.