Dilansir dari kupangberita.com, dalam responsnya, Marthen menduga adanya praktik pengelolaan dana fiktif serta pencairan insentif guru yang tidak didasarkan pada regulasi yang jelas. Kasus ini menyingkap problematika mendasar dalam manajemen keuangan pendidikan yang selama ini kurang terekspos ke permukaan.

Dalam pernyataannya pada Rabu (09/07/2025), Marthen dengan tegas menyampaikan, “Saya bukan sekadar bendahara yang hanya menandatangani dokumen. Saya telah mengeluarkan dana pribadi untuk kebutuhan operasional sekolah demi mendukung kelancaran proses belajar mengajar.” Pernyataan ini mencerminkan komitmen dan pengorbanan pribadi yang dilakukan demi keberlangsungan pendidikan di sekolah tersebut.

Pengembalian ini dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Kejari TTU, yang sebelumnya menuduh Alfred Baun memberikan laporan palsu terkait dugaan penyimpangan proyek Embung Nifuboke, Jembatan Naen, dan Jalan Nona Manis.

Barang bukti yang dikembalikan meliputi HP, laptop, stempel Araksi, serta beberapa dokumen penting. Pengembalian dilakukan di Kantor Kejari TTU pada Jumat (21/2/2025) dan diserahkan langsung oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari TTU, Andrew Keya kepada Alfred Baun.

“Hari ini saya datang ke Kejari TTU untuk menandatangani eksekusi putusan bebas saya. Setelah MA menolak kasasi dari Kejari TTU, saya dinyatakan bebas demi hukum. Jaksa juga menyerahkan kembali barang-barang yang sebelumnya disita, termasuk HP dan laptop,” ujar Alfred Baun.

Selain itu, Kejari TTU juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengembalian barang sitaan, yang seharusnya sudah dilakukan sejak tahun lalu.

Kronologi Kasus: Dari Tuduhan hingga Kemenangan di MA

Kasus ini bermula dari laporan Mardan Tefa, kontraktor proyek Embung Nifuboke, yang menuduh bahwa laporan dugaan penyimpangan proyek yang disampaikan oleh Araksi NTT ke aparat hukum adalah laporan palsu.