KUPANG, FHC – Reformasi pendidikan nasional terus diperkuat melalui pendekatan multidimensional yang mencakup infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, serta budaya belajar. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang digelar di NTT.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan nasional dirancang secara sistemik untuk menjawab tantangan global sekaligus kebutuhan lokal.

Salah satu fokus utama adalah revitalisasi infrastruktur pendidikan sebagai prasyarat dasar terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Program ini mencakup perbaikan fasilitas sekolah, terutama di daerah 3T dan wilayah terdampak bencana.

Selain itu, kualitas guru tetap menjadi variabel kunci dalam sistem pendidikan.
Dalam perspektif pedagogis, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran sekaligus agen perubahan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui berbagai program pengembangan profesional berkelanjutan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa saat ini, 53 titik telah disiapkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat, dengan pengembangan yang masih berlangsung untuk memperluas cakupan program ini. “Kami terus berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota agar persiapan sekolah rakyat ini dapat berjalan maksimal,” ujar Gus Ipul.

53 Sekolah Rakyat Berfokus pada Masyarakat Rentan

Untuk memastikan penerimaan siswa yang tepat sasaran, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan digunakan sebagai basis seleksi siswa. Program ini menyasar Desil 1 dan Desil 2, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi paling rentan.

“Lokasi sekolah telah dipilih berdasarkan data yang menunjukkan jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi di daerah tersebut,” ungkap Amalia.