Penjabat (Pj) Bupati Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, AP., MT., bersama Ketua DPRD Kabupaten Lembata, aparat TNI/Polri, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Bawaslu, tokoh agama, dan ketua partai politik di Lembata, secara resmi mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 yang damai. Deklarasi ini disimbolkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama.

Ketua KPU Lembata, Hermanus Haron Tadon, menyatakan bahwa deklarasi damai ini penting untuk menjaga kondusivitas selama masa Pemilu. Ia menegaskan agar semua pihak menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang sehat dan menghindari tindakan provokatif.

“Kami berharap agar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lembata 2024 berjalan secara profesional. Mari kita ciptakan budaya demokrasi yang tidak saling menyerang antar calon maupun tim kampanye,” tegasnya.

Organisasi Gerakan Masyarakat Peduli Anti Korupsi (GEMPAR) Lembata menekankan pentingnya verifikasi ketat terhadap dokumen akademis guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Ketua GEMPAR Lembata menyampaikan, “Kami sangat prihatin dengan adanya kasus ini dan mendesak semua pihak, terutama lembaga pendidikan dan instansi pemerintah, untuk melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap ijazah yang digunakan dalam berbagai keperluan, baik itu untuk melamar pekerjaan, jabatan, maupun praktik profesional.”

Menurut GEMPAR, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana penggunaan ijazah palsu bisa merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan pemerintahan.

“Penggunaan ijazah palsu bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan banyak pihak, termasuk individu yang berusaha keras mendapatkan ijazah dengan cara yang benar dan sah,” tambahnya.