SNC, Insiden keberatan seorang warga negara asing terhadap kegiatan tadarus Al-Qur’an yang menggunakan pengeras suara di Dusun Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, memicu polemik sosial dan menjadi viral di media sosial. Video yang memperlihatkan ekspresi protes atas penggunaan pengeras suara itu memicu diskusi publik tentang batasan suara masjid, hak beribadah, hingga ketentraman warga yang beragam.

Menanggapi isu yang berkembang luas tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) turun tangan dan secara gamblang memaparkan pedoman resmi tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musala yang berlaku secara nasional. Penjelasan ini dimaksudkan untuk meredam ketegangan sekaligus meluruskan kesalahpahaman yang beredar di masyarakat.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menyatakan bahwa penggunaan pengeras suara untuk berbagai kegiatan ibadah telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala yang diterbitkan sejak 18 Februari 2022.

Namun, keputusan ini tidak lahir dari kompromi dengan pihak rektorat, bukan pula karena adanya intimidasi atau mediasi resmi. Menurut BEM, langkah tersebut murni diambil demi memastikan roda akademik tetap berjalan, terutama terkait penerimaan mahasiswa baru serta persiapan wisuda pada September mendatang.

“Ormawa buka kembali penyegelan ruang rektor bukan karena ada tekanan atau intimidasi, tetapi itu murni inisiatif BEM,” tegas Ketua BEM IAKN Kupang, Fisaldo Manafe, saat diwawancara pada, Selasa (20/8/2025).

Pembukaan Segel Tanpa Mediasi

Fisaldo menepis berita hoax yang sempat beredar bahwa pembukaan segel dilakukan setelah adanya kesepakatan dengan pihak kampus. Ia menyebut informasi tersebut tidak akurat dan menyesatkan.

“Tidak benar kalau kami buka karena ada kesepakatan. Saat kami membuka segel, Pak Rektor bahkan belum bersedia bertemu kami. Jadi sama sekali tidak ada pembicaraan resmi, apalagi mediasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, BEM tidak pernah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak rektorat terkait aksi penyegelan yang dilakukan. Bagi mahasiswa, aksi tersebut merupakan ekspresi moral sekaligus sikap kritis terhadap kebijakan kampus yang dianggap mencederai nilai demokrasi.

“Kami tidak pernah menyampaikan permohonan maaf karena keliru, sebab kami yakin apa yang kami lakukan adalah bentuk perjuangan mahasiswa,” tambahnya dengan lantang.

Baca Juga : Tiga Pejabat IAKN Kupang Protes Pemberhentian Sepihak, Ancam Tempuh Jalur Hukum