“Rakyat menyaksikan ketimpangan vonis terhadap koruptor dibandingkan kasus kecil seperti pencurian ayam atau motor. Pelaku pencurian kecil sering kali dihukum hampir setara dengan koruptor yang merugikan negara hingga miliaran rupiah,” tegas Sekjen DPP Bara JP dalam pernyataannya.

Ia menilai vonis ringan terhadap Harvey Moeis sebagai bukti lemahnya penegakan hukum. “Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Vonis ini adalah cermin buruk bagi sistem peradilan kita,” tambahnya.

Presiden Prabowo sebelumnya telah meminta Jaksa Agung untuk mengajukan banding dan menuntut hukuman maksimal terhadap Harvey Moeis. Menurut Sekjen Bara JP, arahan ini selaras dengan aspirasi masyarakat yang mendambakan keadilan.