SEI-NEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperluas cakupan pencegahan korupsi ke berbagai sektor, termasuk dunia usaha media. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan resmi Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK ke kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jalan Veteran II, Jakarta Pusat, pada Selasa pagi (27/5/2025).

Kedatangan tim KPK yang dipimpin oleh Kepala Satgas II AKBU, Roro Wide Sulistyowati, bersama tiga pejabat lainnya, disambut langsung oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, dan Sekretaris Jenderal H. Makali Kumar, SH, serta tim Humas SMSI. Pertemuan berlangsung produktif dari pukul 08.30 hingga 11.00 WIB.

Gagas Kemitraan Strategis antara KPK dan SMSI

Dalam audiensi tersebut, KPK dan SMSI sepakat membentuk kemitraan strategis guna memperkuat upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi di lingkungan industri media siber. Roro Wide menjelaskan, pembentukan Direktorat AKBU bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi di dunia usaha, termasuk media, yang memiliki relasi langsung maupun tidak langsung dengan dana publik.

Dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Jumat(14/03/2025) pagi. Jaksa menjelaskan bahwa kasus ini bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU RI, pada 8 Januari 2020.

Wahyu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta setelah KPK menerima informasi mengenai suap yang diberikan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui penggantian antarwaktu (PAW). KPK mengungkapkan bahwa Hasto mengetahui penangkapan Wahyu sekitar pukul 18.19 WIB.

Jaksa kemudian menjelaskan bahwa Hasto melalui perantara bernama Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masiku untuk merendam ponselnya dan menunggu di kantor DPP PDIP agar keberadaannya tidak terdeteksi oleh petugas KPK.

“Kita akan melaporkan majelis hakim PT Kupang yang diduga melanggar kode etik profesi hakim, Senin (20/1/2025). Dimana Majelis Hakim ini memerintahkan Hakim PN Labuan Bajo melakukan sidang ulang terhadap putusan yang sudah selesai di tingkat pertama,” kata Muhamad Rudini dalam keterangan persnya, Minggu (19/1/2025) di Jakarta.

Didampingi Tim Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor ELICE LAW FIRM, Muhamad Rudini mengadukan Majelis Hakim PT Kupang ke-berbagai pihak. Diantaranya, Presiden, Wakil Presiden, Ketua Badan pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA), Ketua Komisi Yudisial (KY), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Hal ini disampaikan Kordinator Komunitas Masyarakat Pelakor Arnol Sinaga, SE, SH, MH, CLA, CLTC kepada media melalui rilisnya, Sabtu (12/10/2024) di Jakarta.

“Saat ini KPK sudah berhasil menetapkan para tersangka kelas kakap di kasus mega korupsi di Kalsel yang melibatkan Gubernur Sahbirin Noor dan rekanan pengusaha. Sudah saatnya KPK juga menetapkan tersangka kepada terduga koruptor kelas kakap di Kaltim,” kata Arnol sapaan akrabnya.

Menurutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pada pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Kalsel. Meski Sahbirin Noor tidak ikut ditangkap dalam OTT ini, KPK telah menetapkan Gubernur Kalsel ini sebagai tersangka.

“Ada tiga proyek pembangunan yang diduga diakali dengan total dana Rp. 64 Miliar. Yaitu pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olah raga terintegrasi Provinsi Kalsel dengan nilai pekerjaan Rp. 23 miliar. Pembangunan Samsat Terpadu dengan nilai pengerjaan Rp. 22 miliar, dan terakhir, pembangunan kolam renang di kawasan olah raga terintegrasi dengan nilai pekerjaan Rp. 9 miliar,” jelasnya.

Dalam orasinya Subhan Chair selaku Sekjen DPP GDNNusa menyampaikan, adanya dugaan kuat terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran regulasi tentang kebijakan Haji Plus tahun 2024 atas penambahan Kuota 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi.

“Kami laporkan terkait alokasi penambahan kuota Haji tahun 2024 dari Arab Saudi sebanyak 20.000 yang separuh dari tambahan kuota tsb dialokasikan untuk Haji Plus yang menurut temuan kami di lapangan dibandrol dengan harga 200 juta sampai 400 juta Rupiah. Padahal menurut UU Haji Tahun 2019 bahwa dari seluruh quota Haji hanya diperbolehkan maksimal 8 persen yang bisa dialokasikan untuk Haji khusus, sisanya 92 persen dari quota Haji tsb harus dialokasikan untuk Haji reguler,” ujar Subhan.

Menurutnya anehnya lagi, untuk melegalkan hal ini Diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 130/2024. Padahal seharusnya sesuai UU Haji bahwa penetapan Kuota Haji harus berbentuk Peraturan Menteri Agama (PMA). Dimana proses PMA tsb harus berkonsultasi dengan Mensesneg, DPR dan Menkumham RI.