Deadline pelaporan SPT untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2025, sedangkan bagi Wajib Pajak badan hingga 30 April 2025.

Seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu, Kepala KPP Pratama Kupang, Rimedi Tarigan, mengajak seluruh Wajib Pajak untuk tidak menunda pelaporan guna menghindari risiko sanksi administratif.

“Kami mengimbau seluruh Wajib Pajak agar segera melaporkan SPT Tahunannya. Jangan menunggu hingga hari terakhir karena sistem bisa mengalami lonjakan akses yang berpotensi memperlambat proses pelaporan,” ujar Rimedi pada Selasa (18/03).

Sanksi Menanti Jika Terlambat Lapor SPT

Bagi Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengenakan sanksi administrasi berupa denda:

• Rp100.000 bagi Wajib Pajak orang pribadi.
• Rp1.000.000 bagi Wajib Pajak badan

Selain itu, keterlambatan juga dapat berimbas pada pemblokiran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kesulitan dalam mengurus berbagai administrasi perpajakan.

Cara Mudah Lapor SPT Tahunan 2025

Pelaporan SPT kini semakin mudah dengan adanya DJP Online (https://djponline.pajak.go.id). Wajib Pajak hanya perlu login menggunakan NPWP dan password, lalu mengisi data sesuai dengan laporan keuangan tahun pajak 2024.

Pelayanan ini, yang telah dimulai sejak 17 Februari hingga 30 Maret 2024, bertujuan memberikan pendampingan kepada Wajib Pajak yang belum sempat berkunjung ke kantor selama hari kerja.

Kepala KPP Pratama Kupang, Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi, menjelaskan bahwa Pojok Pajak tidak hanya sebagai sarana pelayanan perpajakan, tetapi juga sebagai upaya perluasan layanan unit kerja.

Masyarakat di Kota Kupang dapat memanfaatkannya untuk konsultasi, pemadanan NIK menjadi NPWP, dan bantuan pelaporan SPT Tahunan.

Menurut Ayu, Pojok Pajak bukan hanya tempat lapor pajak, tetapi juga pemantik kesadaran pajak di kalangan masyarakat.

Dia menyoroti pentingnya memastikan NIK terhubung dengan NPWP sebelum 1 Juli untuk mengimplementasikan NIK sebagai NPWP.

Pojok Pajak, yang buka setiap Sabtu pukul 07.00-09.00 Wita di Area CFD, mendapat sambutan positif dari warga Kota Kupang.

Kepala KPP Kupang, Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi, menekankan bahwa Wajib Pajak dengan penghasilan di atas PTKP wajib melaporkan SPT Tahunan sebelum 31 Maret atau 30 April, tergantung status.

Ayu mengingatkan bahwa pelaporan dapat dilakukan secara online melalui situs pajak.go.id.

Untuk mengatasi masalah umum seperti lupa password DJP Online dan EFIN, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi M-Pajak atau email ke lupa.efin@pajak.go.id.

Jika ada kesulitan, kunjungi KPP/KP2KP terdekat untuk bantuan.

KPP Pratama Kupang juga menyediakan layanan tambahan khusus untuk mengoptimalkan pelayanan SPT Tahunan.

Dengan Helpdesk E-Form, Loket E-Filling, dan Layanan Online, Wajib Pajak dapat mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan mereka.

Selain itu, KPP Pratama Kupang memiliki dua Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di Kalabahi dan Ba’a, yang memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat sekitar, termasuk layanan terkait SPT Tahunan.

Ayu juga mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP sesuai kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dengan target 222.445 Wajib Pajak, realisasi pemadanan di wilayah kerja mencapai 83,92% per Februari 2024.

Wajib Pajak KPP Pratama Kupang dapat melakukan konsultasi online terkait SPT Tahunan, pemadanan NIK-NPWP, dan perpajakan lainnya melalui layanan pesan tertulis atau live chat dengan nomor layanan yang dapat diakses di laman instabio.cc/pajakkupang.

Segera lakukan pemadanan NIK dan NPWP secara online melalui situs pajak.go.id sebelum kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh pada 1 Juli 2024.