Dari hasil pengawasan ini, Bawaslu NTT menemukan sejumlah ketidakpatuhan prosedur yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).

Selama periode tersebut, Bawaslu NTT mendeteksi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih, antara lain:

Pertama, Indikasi Keanggotaan Partai Politik: Beberapa petugas Pantarlih ditemukan terindikasi sebagai anggota partai politik karena tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Diduga kuat mereka merupakan pendukung salah satu bakal calon kepala daerah pada Pemilihan Serentak 2024.

Kedua, Tidak Menunjukkan SK Pantarlih: Pantarlih tidak dapat menunjukkan salinan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan mereka sebagai petugas.

Ketiga, Tidak Menempelkan Stiker Coklit: Beberapa Pantarlih tidak menempelkan stiker tanda bukti Coklit pada setiap Kepala Keluarga (KK).

Acara tersebut berlangsung di Hotel Neo by Aston Kupang pada hari Rabu, 12 Juni 2024.Kegiatan ini diikuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 24 kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 177 desa/kelurahan se-Kabupaten Kupang.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua KPU Kabupaten Kupang, Nichson Manggoa, menekankan pentingnya kinerja yang sesuai dengan aturan dan arahan dari KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

“Kita harus mempelajari semua aturan dan petunjuk untuk memastikan bahwa proses kerja kita sudah benar dan menghasilkan daftar pemilih yang akurat, menyeluruh, mutakhir, dan berkualitas. Setelah kegiatan ini, lakukan internalisasi dengan baik. Bangun kelompok diskusi dan lakukan pendalaman materi serta aturan-aturan baik di tingkat PPK maupun bersama PPS,” ujar Manggoa.