Hasto Kristiyanto ditahan terkait dengan kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Melalui Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, Megawati menyampaikan pesan penting kepada seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia.

“Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDIP dari Sabang sampai Merauke adalah: pertama, PDIP sudah terbiasa menghadapi tekanan,” ujar Komaruddin dalam konferensi pers yang digelar untuk merespons penahanan Hasto Kristiyanto.

Selain itu, Megawati menginstruksikan agar semua kader PDIP tetap tenang dan siap siaga menghadapi kondisi terburuk. “Kedua, Ketua Umum menginstruksikan agar semua kader tetap tenang dan menghadapi situasi dengan siap,” lanjut Komar.

Pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinantikan dengan harapan besar akan menandai awal dari rekonsiliasi politik yang mendalam.

Prahara politik yang sempat meruncing sebelumnya, tampaknya mulai mereda dengan wacana positif ini.

Kedua tokoh politik yang memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia ini, diyakini mampu membawa angin segar bagi stabilitas politik dan kemajuan bangsa.

Menurut Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, kedua tokoh tersebut memiliki cara komunikasi yang unik.

“Mereka memiliki cara komunikasi sendiri, dan mereka tahu kapan harus bertemu dan di mana,” kata Muzani kepada wartawan sebagaimana dilansir detik.com Sabtu (4/5/2024).

“Saya yakin pertemuan ini akan menjadi titik balik penting dalam dinamika politik kita. Prabowo dan Megawati memiliki kapasitas untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia,” ujarnya.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Silfester Matutina menyayangkan PDIP membuat gugatan ke PTUN. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan mengikat.

“Kita tahu bahwa putusan MK itu udah final. Jadi memang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Seluruh penyelenggara pemilu harus mematuhi itu. Jadi tidak ada masalah,” ucap Silfester saat dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Dijelaskan Silfester, langkah PDIP yang akan membuat gugatan ke PTUN tidak akan bisa membatalkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Karena itu, ia pun meminta agar PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet Presiden Jokowi. Baginya, gugatan PDIP ke PTUN hanya sebagai halusinasi.

“Maksud saya lebih baik daripada capek-capek untuk PTUN, yang paling gampang itu PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet Pak Jokowi. Karena itu yang lebih memungkinkan dan gampang untuk dilakukan,” katanya.