Pernyataan tersebut disampaikan langsung Bupati dalam rapat terbatas bersama pimpinan DPRD TTS dan sejumlah tokoh masyarakat pada pekan ini. Menurutnya, dokumen yang menjadi harapan masyarakat di wilayah selatan TTS itu telah diserahkan sejak lama, namun tidak mendapatkan tindak lanjut signifikan dari pemerintah pusat.

“Setelah kami telusuri, ternyata berkas DOB Amanatun hanya ‘tersimpan’ begitu saja di Kemendagri, tanpa progres yang jelas. Ini tentu mengecewakan, karena masyarakat telah menunggu sekian lama,” ujar Bupati dengan nada kecewa.

Bupati menjelaskan bahwa berkas tersebut seharusnya menjadi dasar penting untuk melanjutkan tahapan pemekaran wilayah sesuai amanat undang-undang. Namun, kurangnya komunikasi antar-lini pemerintahan dan minimnya political will di tingkat pusat dinilai menjadi faktor penghambat utama.