Hengki, yang merupakan warga Kabupaten Malaka, mengalami luka serius akibat pengeroyokan ini, terutama di bagian kepala dan dada. “Saya mengalami luka parah di kepala dan dada yang terasa sakit akibat pukulan para pelaku,” ungkapnya kepada media saat ditemui di Kefamenanu pada Senin, 7 Oktober 2024.

Menurut keterangan Hengki, para pelaku terdiri dari Dionisius Banusu, seorang wanita bernama Cindy Linome, dan dua orang lainnya yang belum dikenali. Kronologi kejadian bermula dari komunikasi melalui media sosial antara Hengki dan Cindy Linome. Setelah terjadi perselisihan, Cindy bersama ketiga pelaku lainnya mendatangi kos-kosan Hengki dan langsung melakukan pengeroyokan.

Kontraktor tersebut bertanggung jawab atas proyek renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan sarana pendukungnya (Dak pertanian 2023) di Holoama BPP Holoama, kecamatan Lobalain, kabupaten Rote Ndao.

Proyek tersebut, dengan Nomor Kontrak 41/kontrak/BPP-HLM/FFK Distan/Vll/2023, yang berlangsung sejak 10 Juli 2023 hingga 6 Desember 2023 dengan jangka waktu 150 hari kalender, menghadapi kendala serius.

Meskipun nilai kontrak mencapai 670.000.000 juta rupiah, pekerjaan baru mencapai sekitar 70% setelah berakhirnya batas waktu.

Kalaupun diberikan tambahan waktu hingga 28 Desember 2023 melalui Adendum, proyek tersebut masih belum selesai.

Junus Panie menduga adanya indikasi kolusi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor, yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek.

Meskipun kontraktor sudah menerima pembayaran penuh, tanpa dokumen persetujuan dari PPK, pembayaran tersebut tidak seharusnya dicairkan sepenuhnya.

Dalam keterangannya, Junus Panie menegaskan perlunya tindakan hukum dari APH Rote Ndao, terutama Polres Rote Ndao dan Kejaksaan Negeri Rote Ndao, untuk menyelidiki indikasi pelanggaran hukum yang terjadi.

Jika tidak ada tindakan yang diambil oleh APH Rote Ndao, Junus Panie menyatakan bahwa Lembaga ANTRA RI Rote Ndao akan membuat laporan resmi terkait permasalahan ini.

Hal ini menunjukkan keseriusan ANTRA RI Rote Ndao dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek di wilayah tersebut.