Acara ini berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme di Lapangan Tembak SPN Polda NTT, menjadi salah satu kegiatan puncak dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara.

Kejuaraan Menembak Executive BHAYANGKARA CUP III diadakan pada hari Rabu, 17 Juli 2024, dimulai pukul 07.00 WITA hingga selesai.

Acara ini diikuti oleh Forkopimda, TNI, Polri, pejabat Walikota Kupang, serta eksekutif dari berbagai instansi dan organisasi, termasuk PWI, SMSI, JMSI, AMSI, dan pimpinan redaksi media online FaktahukumNTT.com dan Seinews.com.

Mereka semua turut memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara Ke-78 dengan aksi-aksi menembak yang spektakuler.

Kepala Kepolisian Daerah NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, menyampaikan bahwa Kejuaraan Menembak Executive BHAYANGKARA CUP III ini tidak hanya sebagai ajang unjuk keterampilan menembak, tetapi juga sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan antarpejabat dan eksekutif di wilayah NTT.

Relawan Teman Jeriko, yang terganggu oleh keberadaan konten tersebut, mengambil langkah tegas dengan melaporkan akun tersebut ke kepolisian.

Pada hari Kamis, 16 Mei 2024, Relawan Teman Jeriko mengunjungi Mapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menyampaikan laporan mereka terkait dugaan penyebaran hoax yang merugikan reputasi Jefri Riwu Kore dan kelompok mereka.

Ketua Teman Jeriko, Yan Piter Lilo, mengungkapkan kecurigaannya bahwa konten yang dipublikasikan oleh akun TikTok “Beber Fakta” diproduksi oleh oknum yang memiliki hubungan dekat dengan mereka.

“Dibalik postingan yang memojokkan dan penuh fitnah ini, kami menduga kuat bahwa pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengan kami. Ada beberapa file foto yang hanya dimiliki oleh kawan lama kami, sehingga kami memiliki dugaan yang kuat terhadap orang tersebut,” ungkap Yan.

Dalam mengungkap dugaan Penyalahgunaan Dana Seroja di Kabupaten Kupang, Ditkrimsus (Direktorat Kriminal Khusus) Polda NTT akan melakukan penyelidikan menyeluruh.

Wakil Ketua DPRD, Johanis Mase, dalam sebagaimana dilansir kabar-independen.com pada Senin (06/05/2024), secara tegas menyampaikan bahwa aparat kepolisian dari Ditkrimsus Polda NTT telah memulai penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan dana Seroja.

Hal ini merupakan respons terhadap temuan yang mengkhawatirkan yang diungkapkan oleh Pansus LKPJ.

Dalam penjelasannya, Johanis Mase mengungkapkan beberapa temuan yang mencengangkan yang berhasil ditemukan oleh Pansus LKPJ. Antara lain, perubahan data korban, perubahan Juknis (Juklak dan Juknis) di tangan Pemkab Kupang, serta ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dibayarkan dengan kategori kerusakan yang seharusnya.

Briptu DA diduga meninggalkan rumah tangganya berbulan-bulan, tinggal dengan mertuanya, dan berselingkuh dengan wanita lain, AP, di kontrakan yang tidak diketahui alamatnya oleh istri sahnya.

Menanggapi kasus ini, Ahli Pidana, Michael Feka, mengungkapkan bahwa oknum Anggota Polri tersebut diduga melanggar dua delik, yaitu perzinahan dan penelantaran rumah tangga.

Feka menjelaskan bahwa Pasal 284 KUHP mengatur delik perzinahan, sementara UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 49 huruf a mengatur delik penelantaran rumah tangga, dengan ancaman pidana penjara hingga 3 tahun.

Feka menyoroti pentingnya sanksi etik terhadap Anggota Polri, karena mereka seharusnya menjadi contoh dalam masyarakat.

Anggota Polri tunduk pada Kode Etik Polri, dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi hukum dan etik.

Michael Feka berharap penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditelantarkan menjadi fokus dalam penanganan kasus ini.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy, menyampaikan bahwa kasus ini sedang diproses di Propam dan belum mencapai tahap penyelesaian.

Istri sah, MD, telah melaporkan Briptu DA ke SPKT dan Propam Polda NTT, mencatat peristiwa pada 3 Desember 2023.

MD menceritakan bahwa pertengkaran dimulai pada Februari 2023 ketika dia menemukan suaminya, DA, berkomunikasi dengan wanita lain dengan kata sayang.

Pada Maret 2023, DA meninggalkan rumah dan tinggal di kos tanpa memberi tahu alamatnya. MD merasa ditinggalkan selama 7 bulan dan mengalami tekanan psikis.

Ia berharap kasus ini dapat menjadi efek jera dan mendapatkan keadilan. Polda NTT diminta untuk menangani kasus ini secara serius agar tidak hanya berjalan di tempat.

Kasus perzinahan dan penelantaran rumah tangga oknum Anggota Polri ini terus menjadi perhatian di Kota Kupang.

Mereka melaporkan sejumlah akun Facebook yang dianggap telah melakukan fitnah dan berusaha mengadu domba antara Winston Rondo, Sinode GMIT, terutama Ketua Sinode GMIT terpilih, dan salah satu pendeta.

“Tadi siang saya melapor ke Polda NTT khususnya ke Direskrimsus terkait dengan fitnah dari media sosial Facebook, ada sejumlah akun yang memfitnah saya dan saya melaporkannya,” ujar Winston.

Setelah keluar dari ruang Krimsus Polda NTT, Winston menegaskan bahwa fitnah dari akun palsu tersebut seratus persen tidak benar.

“Saya menyatakan bahwa fitnah dari akun palsu 100% tidak benar, mengada-ngada, dan berpotensi untuk mengadu domba saya dengan pihak terkait karena itu saya minta Polda NTT untuk tindak tegas akun FB tersebut,” tegas Winston.

Mantan Ketua Komisi V DPRD NTT ini menyatakan prihatin dengan fitnah yang menimpa Ketua Sinode dan rekan pendeta.

“Sebagai pribadi dan keluarga kami menyatakan prihatin dengan fitnah akun palsu yang menimpa Bapak Ketua Sinode dan Ibu Pendeta Mercy di media sosial,” tambahnya.

Winston berharap agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, mengingat dampak potensialnya dalam menimbulkan kegaduhan dan mengadu domba sesama anggota gereja, terutama jemaat dan pelayannya.

“Semoga hal ini bisa dihentikan, karena fitnah di media sosial bisa memiliki banyak tafsir. Ada akun anonim maupun akun asli yang terlibat, dan hal ini sangat merugikan kita sebagai warga GMIT, merugikan pelayan Tuhan, juga merugikan saya sebagai pribadi,” tutup Winston.