Hal ini menimbulkan kemarahan masyarakat sehari setelah kemudian, pada Rabu (17/7/2024). Dimana warga sekitar melakukan tindakan balasan dengan melakukan pembakaran kendaraan dinas oleh milik aparat keamanan.

Kejadian ini mendapat tanggapan serius dari Hendri Yance Udam (HYU) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Cinta Indonesia (DPP Gercin Indonesia), Sabtu (20/7/2024) di Jakarta.

“Permasalahan saat peristiwa-peristiwa tersebut yang berlangsung selama dua hari berturut-turut kurang mendapat respon dari Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri. Seharusnya segera bisa diatasi oleh Kapolda dengan respon yang cepat,” kata HYU sapaan akrabnya.

Menurutnya, sebagai Kapolda yang bertanggungjawab terhadap kamtibmas di Papua termasuk di Mulia, Puncak Jaya. Seharusnya Kapolda mesti hadir di lapangan, untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Dalam tulisannya yang berjudul “Kenegarawanan Hakim Konstitusi,” Megawati menekankan bahwa presiden harus memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi atau keluarganya.

Menurutnya, tindakan yang memperjuangkan kepentingan pribadi atau nepotisme akan merugikan negara dan demokrasi.

Ia juga menyoroti Peraturan Presiden Nomor 202 sebagai puncak evolusi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan presiden.

Tulisan Megawati ini merupakan upaya untuk mendesak hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar bersikap kenegarawanan dalam menghadapi sengketa pemilihan presiden.

Ia menekankan perlunya para hakim MK untuk memulihkan etika dan moralitas dalam proses sengketa Pilpres 2024. Tanpa sikap kenegarawanan, menurut Megawati, MK hanya menjadi alat untuk membenarkan sengketa pemilu tanpa memperhatikan keseluruhan proses dan input pemilu.

Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si diduga berpihak kepada Kelompok 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal ini tentu saja merugikan Paslon Prabowo Gibran 02.

“Banyak aduan dari Relawan dan masyarakat yang menemukan informasi bahwa PJ Bupati Jayapura berpihak ke Paslon 02 Anies Muhaimin. Jadi dugaan keberpihakan ini menjadi bukti agar PJ Bupati Jayapura harus dicopot,” kata Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman kepada media, Sabtu (24/02/2023) di Jakarta.

Harapannya kata Gus Din, jika PJ Bupati Jayapura Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si segera dicopot dari jabatannya. Agar jalannya pemerintahan di Kabupaten Jayapura berjalan normal dan lancar.

“Kepada Bapak Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera mencopot Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si. Bupati ini diduga tidak netral dan berpihak pada Anies – Muhaimin Paslon 01,” terang Gus Din. (red)