Jakarta, SNC – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melayangkan ultimatum tegas kepada pemerintah pusat dan daerah agar menghentikan seluruh bentuk kerja sama publikasi dengan perusahaan media yang tidak terverifikasi Dewan Pers. Peringatan keras itu disampaikan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Provinsi Banten.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menegaskan bahwa kerja sama publikasi yang melibatkan anggaran negara—baik oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, DPRD, maupun institusi TNI dan Polri—wajib dilakukan hanya dengan perusahaan pers yang legal serta telah terverifikasi secara administratif dan faktual oleh Dewan Pers.

“Kerja sama publikasi tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus dengan perusahaan pers yang memiliki badan hukum dan telah terverifikasi Dewan Pers. Ini prinsip dasar yang tidak bisa ditawar,” ujar Firdaus, Senin (9/2/2026).

Menurut Firdaus, SMSI sebagai salah satu konstituen Dewan Pers memiliki legitimasi moral dan struktural untuk memastikan ekosistem pers nasional berjalan sesuai regulasi. Pembiaran terhadap media yang tidak terverifikasi, kata dia, bukan hanya mencederai profesionalisme jurnalistik, tetapi juga berpotensi menimbulkan penyimpangan penggunaan anggaran publik.

SEI-NEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperluas cakupan pencegahan korupsi ke berbagai sektor, termasuk dunia usaha media. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan resmi Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK ke kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jalan Veteran II, Jakarta Pusat, pada Selasa pagi (27/5/2025).

Kedatangan tim KPK yang dipimpin oleh Kepala Satgas II AKBU, Roro Wide Sulistyowati, bersama tiga pejabat lainnya, disambut langsung oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, dan Sekretaris Jenderal H. Makali Kumar, SH, serta tim Humas SMSI. Pertemuan berlangsung produktif dari pukul 08.30 hingga 11.00 WIB.

Gagas Kemitraan Strategis antara KPK dan SMSI

Dalam audiensi tersebut, KPK dan SMSI sepakat membentuk kemitraan strategis guna memperkuat upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi di lingkungan industri media siber. Roro Wide menjelaskan, pembentukan Direktorat AKBU bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi di dunia usaha, termasuk media, yang memiliki relasi langsung maupun tidak langsung dengan dana publik.

Persaingan antar platform media semakin meluas, tak hanya antar perusahaan pers, tetapi juga antara media sosial dan platform global seperti Google dan Facebook. Konten media sering kali dipertukarkan tanpa memperhatikan etika. Tidak ada kejelasan tentang siapa yang memproduksi konten dan siapa yang menikmati hasilnya.

Media cetak semakin terpinggirkan oleh media televisi dan platform online. Sementara itu, media sosial dengan aplikasi-aplikasinya seperti YouTube mengganggu media televisi. Bahkan, platform digital besar seperti Google ikut mendistribusikan berita dan mengambil sebagian besar anggaran iklan.

Artificial Intelligence (AI) turut berperan dalam mendaur ulang informasi, berfungsi layaknya jurnalis dalam menghasilkan karya tulis. Namun, banyak informasi yang disampaikan AI belum terverifikasi kebenarannya, yang berpotensi merusak kualitas kerja media.