Sei-news.com, Ini sebuah langkah yang patut diapresiasi, Bupati Kupang, Yosef Lede, menegaskan perintahnya kepada para Sekretaris Camat (Sekcam) dan Pendamping Profesional Desa untuk mengawasi ketat pengelolaan APBDes di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Ini disampaikannya dalam forum Rapat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Desa, Senin (28/4/2025) di Oelamasi.

Langkah ini tidak hanya bersifat administratif, namun juga merupakan perwujudan nyata dari mandat konstitusi dan amanat undang-undang yang mengatur tentang keuangan desa dan pemerintahan desa secara lebih luas.

Analisa Regulasi: APBDes Wajib Akuntabel dan Transparan

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa, termasuk Dana Desa yang bersumber dari APBN, wajib digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lebih lanjut, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara tegas mewajibkan bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBDes harus dilakukan secara transparan, partisipatif, serta akuntabel.

Dalam arahannya, Yosef Lede menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh peran strategis Sekcam sebagai garda terdepan di tingkat kecamatan. Ia menilai, Sekcam tidak hanya menjadi “verifikator administratif,” tetapi juga harus menjadi aktor penting dalam memastikan APBDes tersusun dan terlaksana secara tepat, transparan, dan fokus pada prioritas pembangunan nasional dan daerah.

“Sekcam harus hadir sebagai pengawal proses, bukan hanya pengecek dokumen. Kalian harus jeli, paham aturan, dan tegas dalam memastikan desa berjalan pada rel pembangunan yang sudah ditetapkan,” tegas Yosef.