Temuan dari Misi Pencari Fakta Independen PBB mengenai Republik Islam Iran muncul setelah tahun lalu mereka menyimpulkan bahwa pemerintah Iran bertanggung jawab atas “kekerasan fisik” yang menyebabkan kematian Mahsa Amini, yang memicu protes luas terhadap undang-undang wajib jilbab.

Protes tersebut, serta penolakan publik terhadap kebijakan itu, terus berlanjut meski ada ancaman penangkapan dan hukuman keras dari Pemerintah Iran.

“Setelah dua setengah tahun protes yang dimulai pada September 2022, perempuan dan anak perempuan di Iran masih menghadapi diskriminasi sistematis dalam hukum dan kehidupan sehari-hari, khususnya terkait penegakan kewajiban jilbab,” bunyi laporan tersebut.

“Pemerintah semakin mengandalkan tindakan represif yang melibatkan individu dan bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan jilbab, menjadikannya sebagai tanggung jawab sipil.”