Aliansi ini menilai bahwa proses seleksi yang dilakukan sarat dengan ketidakadilan dan pelanggaran hukum. APK menuding adanya persekongkolan antara panitia lokal dan pusat dalam seleksi rektor, yang dinilai melanggar Pasal 112 KUHP tentang rahasia kepentingan negara dan Pasal 322 KUHP tentang rahasia jabatan.

Menurut mereka, tindakan ini merugikan masyarakat NTT dan mencederai kepercayaan publik.

“Kami sangat kecewa dengan keputusan Menteri Agama yang meloloskan calon rektor dari luar NTT. Ini menunjukkan bahwa NTT hanya dianggap sebagai provinsi jatah bagi pejabat pusat, tanpa mempertimbangkan kepentingan lokal,” ungkap salah satu juru bicara APK dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan kampus IAKN Kupang.