Ayodhia juga menekankan pentingnya pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran agar mereka memiliki daya saing tinggi di pasar kerja internasional. Pemerintah NTT, bekerjasama dengan BP2MI, telah mengalokasikan anggaran untuk program pemulangan dan pelatihan keterampilan bagi pekerja migran yang bermasalah.
“Kita harus membekali mereka dengan keterampilan yang memadai. Dengan adanya Balai Latihan Kerja (BLK) yang didukung pemerintah pusat, kita dapat meningkatkan kemampuan mereka sehingga dapat bekerja di sektor formal dengan lebih baik,” jelas Ayodhia.
Langkah strategis lainnya adalah pemasangan baliho informasi dalam bahasa daerah untuk menjangkau masyarakat di pelosok yang tidak memiliki akses ke teknologi.
Ini bertujuan memberikan informasi akurat mengenai prosedur kerja yang aman dan legal serta menghindarkan calon pekerja migran dari penipuan.
“Dengan sinergi ini, kita berharap dapat mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang seringkali menyasar pekerja migran asal NTT. Kolaborasi yang harmonis antara semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memberantas TPPO dari hulu ke hilir,” kata Ayodhia.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
