SN – Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Ayodhia G. Kalake, mengapresiasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atas kolaborasi yang kuat dan efektif dalam melindungi pekerja migran asal NTT.
Dalam pertemuan yang digelar di Kupang, Pj Gubernur Ayodhia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan BP2MI untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran.
“Kami sangat mengapresiasi BP2MI atas kerja sama yang solid dengan pemerintah Provinsi NTT. Melindungi pekerja migran adalah prioritas utama kami, dan dengan dukungan BP2MI, kami dapat memberikan perlindungan yang lebih baik,” ujar Ayodhia.
Pj Gubernur Ayodhia mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 140 pekerja migran asal NTT telah kembali ke tanah air, dan pada tahun 2024, angka tersebut mencapai 69 orang.
Data menunjukkan bahwa periode Januari hingga 5 Agustus 2024, sebanyak 68 jenazah pekerja migran asal NTT dipulangkan, di mana 67 di antaranya adalah pekerja migran ilegal.
“Data ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan perlindungan yang lebih kuat. Kami terus berupaya mencegah pengiriman pekerja migran secara non-prosedural yang masih menjadi tantangan besar,” tambahnya.
Ayodhia juga menekankan pentingnya pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran agar mereka memiliki daya saing tinggi di pasar kerja internasional. Pemerintah NTT, bekerjasama dengan BP2MI, telah mengalokasikan anggaran untuk program pemulangan dan pelatihan keterampilan bagi pekerja migran yang bermasalah.
“Kita harus membekali mereka dengan keterampilan yang memadai. Dengan adanya Balai Latihan Kerja (BLK) yang didukung pemerintah pusat, kita dapat meningkatkan kemampuan mereka sehingga dapat bekerja di sektor formal dengan lebih baik,” jelas Ayodhia.
Langkah strategis lainnya adalah pemasangan baliho informasi dalam bahasa daerah untuk menjangkau masyarakat di pelosok yang tidak memiliki akses ke teknologi.
Ini bertujuan memberikan informasi akurat mengenai prosedur kerja yang aman dan legal serta menghindarkan calon pekerja migran dari penipuan.
“Dengan sinergi ini, kita berharap dapat mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang seringkali menyasar pekerja migran asal NTT. Kolaborasi yang harmonis antara semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memberantas TPPO dari hulu ke hilir,” kata Ayodhia.
Pemerintah NTT dan BP2MI berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dalam melindungi pekerja migran, memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak, serta meningkatkan keterampilan mereka agar dapat bekerja di sektor formal yang lebih aman dan menguntungkan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
