Salah satu langkah reformasi yang dilakukan Linus adalah optimalisasi PAD melalui pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini kurang termanfaatkan.
Menurutnya, retribusi dari hotel, restoran, dan sektor usaha lainnya harus dimaksimalkan agar anggaran daerah bisa lebih kuat dalam membiayai pembangunan.
“Kita punya potensi PAD yang tinggi, tapi belum dikelola dengan optimal. Aset-aset pemerintah harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan,” jelasnya.
Masalah Tunjangan Kinerja ASN (TPP) dan Profesionalisme
Linus juga menyoroti pentingnya kesejahteraan ASN melalui pembayaran Tunjangan Kinerja (TPP). Menurutnya, TPP bukan hanya sebagai hak pegawai, tetapi juga sebagai insentif agar kinerja mereka lebih optimal dalam melayani masyarakat.
“Pembayaran TPP adalah prioritas kami. Tapi di sisi lain, ASN juga harus meningkatkan profesionalismenya agar pelayanan publik lebih berkualitas,” tegasnya.
Dalam upayanya melakukan reformasi birokrasi, Linus Lusi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Tanpa dukungan semua pihak, perubahan yang diharapkan tidak akan terjadi dengan cepat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
