Sei-news.com, Hambalang – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi nasional harus memberikan dampak ganda (multiplier effect) yang nyata, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan ekspor. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu, 16 Maret 2025, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo menekankan bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti di tahap awal, tetapi harus menjadi pintu masuk menuju industrialisasi menyeluruh. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri dan pengurangan ketergantungan pada impor.
“Arahan Bapak Presiden adalah hilirisasi harus memberikan dampak ganda. Selain menciptakan lapangan kerja luas, proyek ini harus memperkuat ekspor dan mengurangi ketergantungan kita pada produk luar,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani usai rapat.
Dalam rapat tersebut, dibahas juga evaluasi implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas di sektor mineral, batubara, aquaculture, pertanian, dan perkebunan. Rosan menambahkan bahwa proyek-proyek tersebut dikaji secara menyeluruh untuk memastikan dampak ekonomi yang optimal, termasuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Komitmen Serius Presiden Prabowo
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa rapat di hari libur menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mengawal kebijakan strategis ini. Menurut Bahlil, Presiden memberikan arahan agar proyek hilirisasi mengutamakan kombinasi teknologi modern dengan padat karya guna menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
