Labuan Bajo, SN – “Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Benny Kabur Harman (BKH), guncang penegakan hukum pertanahan laporkan maraknya kasus Mafia tanah di Labuan Bajo Manggarai Barat dan NTT ke Menteri ATR/BPN!”
Dalam upaya memberantas praktik tersebut, BKH berencana melaporkan kasus Mafia tanah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam pernyataannya, BKH menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat dari NTT, khususnya daerah Flores dengan Labuan Bajo sebagai ikonnya, ia menerima banyak keluhan dari masyarakat yang menjadi korban Mafia tanah.
Menurutnya, terpilihnya AHY sebagai Menteri ATR/BPN merupakan momentum penting dalam upaya pemberantasan Mafia tanah, mengingat AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat, partai yang BKH wakilinya.
BKH menjelaskan bahwa praktik Mafia tanah melibatkan berbagai kalangan, mulai dari oknum pemerintah desa, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga aparat penegak hukum.
Ia menekankan perlunya perhatian ekstra dari pemerintah untuk memberantas dan memerangi Mafia tanah, yang saat ini juga melibatkan calo-calo tanah.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
