Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan tidak hanya gagal mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan ruang subur bagi perdagangan ilegal yang merugikan citra Indonesia di pasar global.
ARPG juga menyoroti sikap Komisi IV DPR RI yang dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurut Gus Din, kunjungan kerja ke daerah tidak menghasilkan evaluasi kritis terhadap Barantin, malah terkesan memberi legitimasi pada kinerja lembaga tersebut.
“Komisi IV seharusnya jadi ujung tombak koreksi. Tapi yang kita lihat, mereka seolah menjadi tameng atas kegagalan lembaga. Publik tentu kecewa dengan sikap seperti ini,” katanya.
Desakan lebih keras pun dilontarkan ARPG. Gus Din menilai bahwa Kepala Barantin sudah tidak layak memimpin. Jika tidak mampu memperbaiki tata kelola ekspor sarang burung walet, maka mundur adalah pilihan terbaik.
“Kalau Kepala Barantin tidak bisa memberi solusi nyata, lebih baik dicopot saja. Negara butuh sosok baru yang bisa mendengar aspirasi petani, pekerja, dan pengusaha walet,” ujarnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
