Namun, semua itu membutuhkan proses pemeriksaan yang cermat dan tidak boleh didahului oleh penghakiman melalui opini publik.
Bagi RWM, proses hukum diharapkan menjadi ruang untuk memperoleh perlindungan dan keadilan atas laporan yang disampaikan. Sementara bagi pihak yang dilaporkan, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.
Pada akhirnya, perkara ini bukan sekadar tentang klarifikasi status pendidikan seseorang atau identitas pejabat yang dilaporkan. Hal terpenting adalah memastikan apakah dugaan tindak pidana benar terjadi, mengungkap fakta secara objektif, dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.
Polda NTT kini memikul tanggung jawab untuk membuktikan komitmennya melalui penyelidikan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
