Pemerintah Duterte berusaha menangguhkan penyelidikan ICC pada 2021, dengan alasan bahwa otoritas Filipina sudah menangani masalah yang sama, sehingga ICC tidak berhak mengintervensi. Namun, pada 2023, pengadilan banding ICC memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan dan menolak keberatan dari pemerintah Duterte.
Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang menggantikan Duterte pada 2022, memilih untuk tidak bergabung kembali dengan ICC. Meski begitu, pemerintahannya menyatakan akan bekerja sama dengan ICC jika badan tersebut meminta bantuan untuk menangkap Duterte melalui Red Notice, yang menginstruksikan lembaga penegak hukum internasional untuk mencari dan menahan seorang tersangka. (Red)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
