Dalam masa jabatan pertamanya, Trump mengeluarkan peraturan untuk melemahkan bagian tersebut , yang diperkuat lagi di bawah mantan presiden AS Joe Biden.
Pemerintahan Trump juga berencana membatasi cakupan kemenangan besar hak-hak transgender berdasarkan putusan Mahkamah Agung AS tahun 2020 dalam kasus Bostock v Clayton County, di mana pengadilan tinggi tersebut memutuskan bahwa perlindungan hak sipil terhadap diskriminasi “atas dasar jenis kelamin” berlaku untuk seksualitas dan identitas gender.
Jaksa Agung akan memberikan panduan yang jelas tentang cara menerapkan Bostock, kata pejabat itu.
Fokus Partai Republik yang berulang
Hak transgender telah menjadi topik politik yang kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Selama musim pemilihan bulan November, banyak anggota Partai Republik berkampanye untuk membatalkan undang-undang transgender. Pesan terkait menjadi inti dari beberapa iklan yang diajukan oleh tim kampanye Trump dan kelompok pendukungnya, yang secara kolektif menghabiskan jutaan dolar untuk menyebarkan iklan ini di akhir kampanye.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
