Selain itu, terdapat pula potensi pelanggaran berupa pemberian atau penerimaan suap, pemalsuan dokumen perizinan, manipulasi data pelayanan, serta berbagai tindakan lain yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah.
Meski demikian, Ario menegaskan bahwa BPJS Kesehatan terus memperkuat sistem pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data. Berbagai sumber informasi digunakan untuk mendeteksi indikasi fraud, termasuk hasil audit, survei pelanggan, laporan pengaduan masyarakat, kajian akademis, serta data transaksi pelayanan kesehatan.
“Kami tidak hanya mengandalkan laporan. Semua data kami analisis. Jika ada pola yang tidak wajar, maka akan dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat indikasi kecurangan atau tidak,” jelasnya.
Apabila ditemukan dugaan fraud, proses penanganan dilakukan secara bertahap melalui pengumpulan bukti, verifikasi data, koordinasi dengan Tim Pencegahan Kecurangan JKN, hingga gelar perkara untuk menentukan langkah lanjutan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
