Program prioritas ekonomi Prabowo sangat besar porsinya untuk penuhi janji politik. Ironisnya, Prabowo wajib meneruskan program kebijakan ekonomi warisan Jokowi yang sangat boros anggaran. Rezim ekonomi yang dibangun oleh Prabowo kemungkinan besar berseberangan dengan pemahaman ekonomi liberalis ala Sri Mulyani.
Coretax Gagal
Diketahui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI resmi mengumumkan dan menetapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (Coretax) sebagai sistem perpajakan di Indonesia . Keputusan tersebut diambil sejak awal Januari 2025.
Dalam kurun lebih dari 100 hari kerja, faktanya Sri Mulyani belum tuntas menyiapkan infrastruktur baru sistem perpajakan nasional. Melalui Coretax yang konon didanai duit negara Rp 1,3 triliun, seharusnya dapat mulai bekerja menjadi sistem perpajakan yang mudah dan efektif bagi wajib pajak, ternyata Coretax belum dapat dilakukan maksimal.
Akhirnya wajib banyak menghadapi kesulitan akses data untuk melakukan administrasi dan pembayaran pajak ke negara. Otomatis pendapat pemerintah di awal Januari dan Februari tertunda atau mengalami keterlambatan parah.
Sri Mulyani Baiknya Mundur
Namun demikian, rupanya Sri Mulyani harus tunduk dan atau menyingkirkan dirinya atau mundur dari rezim yang sedang berjuang untuk Indonesia emas 2045. Sri Mulyani harus mengakhiri atau tetap meneruskan langkahnya bersama Presiden Prabowo. Ini adalah pertarungan dan keputusan politik terbesar bagi karir politik Sri Mulyani.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
