Sekolah Rakyat dan Negara yang Hadir: Menata Ulang Arah Kebijakan Pendidikan Nasional
Editorial Redaksi Sei-news
SNC, Peluncuran 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar agenda seremonial pendidikan. Ia adalah pernyataan politik kebijakan: bahwa negara memilih hadir secara aktif dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi anak-anak dari keluarga termiskin. Dalam konteks ketimpangan pendidikan yang masih menganga, Sekolah Rakyat patut dibaca sebagai upaya korektif atas kegagalan pasar dan keterbatasan negara selama ini dalam menjangkau kelompok paling rentan.
Selama bertahun-tahun, pendidikan nasional terjebak dalam paradoks. Di satu sisi, negara mengklaim pendidikan sebagai hak konstitusional; di sisi lain, akses terhadap pendidikan bermutu masih sangat ditentukan oleh status ekonomi keluarga dan lokasi geografis. Anak-anak dari desil 1 dan desil 2—kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah—kerap tereliminasi bukan karena kurangnya potensi, melainkan karena sistem yang tidak cukup berpihak.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
