Pelantikan Serentak yang Menggugah
Pelantikan serentak ini, yang pertama kalinya diadakan dalam sejarah Indonesia, membawa nuansa yang luar biasa di Istana Kepresidenan. Dengan dipimpin oleh Presiden Prabowo, acara ini disaksikan oleh ribuan tamu undangan, termasuk para pimpinan lembaga negara, anggota kabinet, serta tokoh-tokoh politik. Sebagai bagian dari seremoni, Presiden Prabowo membacakan dan mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti oleh para kepala daerah yang baru dilantik.
“Saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, bupati, wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan yang berlaku,” demikian Presiden Prabowo mendiktekan sumpah yang diikuti oleh para pejabat daerah.
Simbol Komitmen dan Harapan Baru
Pelantikan ini menjadi simbol harapan baru bagi pemerintahan Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kemajuan Indonesia. “Hari ini, kalian para kepala daerah yang baru dilantik, adalah bagian penting dari perjalanan besar bangsa ini. Tugas kalian adalah memastikan bahwa pembangunan dan kemajuan dirasakan langsung oleh rakyat di daerah masing-masing,” ujar Presiden Prabowo dengan tegas.
Usai pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan kepala daerah dari berbagai agama. Terdapat perwakilan dari enam agama utama di Indonesia: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Proses ini menunjukkan keberagaman Indonesia dan komitmen kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah pluralitas bangsa.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
