“Kita berharap tidak ada satu pun Bapak dan Ibu yang dirumahkan. Karena itu persoalan ini harus kita bahas bersama agar ada solusi yang adil bagi semua pihak,” ujar Melki.
Selain mendorong kajian regulasi, pemerintah daerah juga berupaya memperluas ruang fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah serta mendorong dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
Bagi ribuan PPPK di NTT, persoalan ini bukan sekadar perdebatan angka dalam struktur anggaran daerah. Di baliknya terdapat masa depan keluarga, keberlangsungan pendidikan anak, serta stabilitas pelayanan publik di berbagai wilayah.
Karena itu, mereka berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menemukan jalan tengah yang tidak hanya menjaga kesehatan fiskal daerah, tetapi juga memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan kepastian masa depan para aparatur.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
