Sei-news.com, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan bahwa pemimpin daerah memiliki tugas utama sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa. Pernyataan tegas ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) 20 Bupati dan Wali Kota se-NTT di Aula El Tari, Kupang, Sabtu (1/3/2025).
Acara ini menjadi momen penting dalam kesinambungan pemerintahan, di mana Gubernur Melki menekankan pentingnya kolaborasi, transparansi, dan pengelolaan anggaran yang efektif demi kesejahteraan masyarakat NTT.
Pemimpin adalah Pelayan, Bukan Penguasa
Dalam pidatonya, Gubernur Melki mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani masyarakat.
“Pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Tugas kita memastikan kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” tegas Melki.
Ia menambahkan, pemimpin daerah harus hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung kebutuhan rakyat, dan menjadi solusi bagi setiap permasalahan di daerah masing-masing.
Efisiensi Anggaran Demi Kesejahteraan Rakyat
Menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Melki menegaskan agar setiap kepala daerah berkomitmen pada efisiensi anggaran. Setiap Rupiah yang dihabiskan dari APBD harus tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap Rupiah yang kita keluarkan harus digunakan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab. Tidak ada ruang untuk pemborosan. Anggaran harus langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Melki.
Ia menekankan bahwa anggaran pembangunan harus difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti perikanan, kelautan, peternakan, pariwisata, dan energi terbarukan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi daerah.
Mendorong Investasi dan Industrialisasi
Gubernur Melki juga menginstruksikan para bupati dan wali kota untuk membuka ruang investasi yang kondusif, terutama pada sektor sumber daya alam non-tambang.
“Kita harus mengoptimalkan potensi daerah dengan membuka peluang investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Industrialiasi berbasis potensi lokal akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” katanya.
Ia juga meminta agar proses perizinan dipermudah dan dipercepat dengan sistem yang lebih terbuka dan transparan.
Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
Dalam acara tersebut, turut dilantik 21 Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Pembina Posyandu se-NTT. Gubernur Melki menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi keluarga, terutama dalam penanganan stunting, kesehatan, dan pendidikan.
“Perempuan adalah motor perubahan. Melalui PKK, perempuan bisa menjadi pelopor dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlibat aktif dalam gerakan PKK sebagai upaya bersama mewujudkan NTT Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.
Kolaborasi dan Soliditas Kunci Pembangunan NTT
Gubernur Melki menegaskan bahwa tantangan pembangunan di NTT hanya bisa diatasi dengan kolaborasi dan komunikasi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk mewujudkan NTT yang lebih baik,” ujarnya.
Melki juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya kerja berbasis kolaborasi, inovasi, dan kreativitas demi mewujudkan NTT yang maju dan berkelanjutan.
Pesan Penutup: Kerja Tulus, Cerdas, dan Tuntas
Menutup sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menyerukan kepada seluruh kepala daerah yang baru dilantik untuk bekerja dengan prinsip tulus, cerdas, dan tuntas.
“Mari kita bekerja dengan hati yang tulus, pikiran yang cerdas, dan semangat yang tak kenal lelah. Bersama-sama kita bangun NTT yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
