Namun, di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kupang menegaskan tidak akan menjadikan PPPK sebagai korban kebijakan efisiensi.
“Kita tentu harus menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang. Tetapi kami tidak ingin teman-teman PPPK menjadi korban. Pemerintah daerah memilih langkah optimalisasi penempatan tenaga kerja agar mereka tetap bekerja dan status kepegawaiannya tetap terjaga,” kata Mateldius.
Saat ini jumlah PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang mencapai sekitar 4.179 orang. Angka tersebut menjadi salah satu komponen besar dalam struktur belanja pegawai daerah.
Untuk mengantisipasi beban anggaran ke depan, pemerintah daerah menyiapkan beberapa skema penempatan baru yang memungkinkan para PPPK tetap bekerja tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan APBD.
Langkah pertama adalah optimalisasi penempatan tenaga guru sesuai kebutuhan di sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik.
Langkah kedua adalah pemanfaatan tenaga PPPK dalam program dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program tersebut direncanakan akan dibangun di sekitar 70 titik di Kabupaten Kupang.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
