Dari total pagu tersebut, Rp50 miliar dialokasikan khusus bagi pekerja migran asal NTT, sedangkan Rp300 miliar lainnya diperuntukkan bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah di berbagai wilayah NTT.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas akses pembiayaan masyarakat terhadap layanan perbankan formal sekaligus memperkuat basis ekonomi kerakyatan.
“Kami ingin memastikan masyarakat produktif yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan kompetitif,” kata Melki.
Penguatan Literasi Keuangan Kepala Daerah
Melki juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan RUPS tahun ini menjadi momentum pembelajaran kolektif bagi para kepala daerah sebagai pemegang saham Bank NTT. Diskusi yang berlangsung mencakup berbagai aspek teknis industri perbankan, mulai dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR), strategi pengembangan aset, hingga arah bisnis jangka menengah perusahaan.
Menurutnya, pemahaman yang lebih komprehensif terhadap sektor jasa keuangan akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat dan berorientasi pada keberlanjutan perusahaan daerah.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
